Jakarta – Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mendorong pemerintah memastikan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Wanam, Kabupaten Merauke, berlangsung dengan melibatkan masyarakat adat secara bermakna. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan tidak memicu persoalan sosial yang berdampak pada hak pendidikan anak-anak Papua maupun keberlangsungan budaya masyarakat adat.
Hal itu disampaikan Ketua Bidang Advokasi MPSI, Muhammad Dede Gusli Piliang, dalam Konsultasi Publik bertema “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang digelar di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
“Pembangunan berskala besar pada prinsipnya merupakan instrumen negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilannya tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari kemampuan negara melindungi hak-hak dasar masyarakat, terutama hak anak atas pendidikan serta hak masyarakat adat untuk tetap hidup dan berkembang sesuai identitas budayanya,” kata Gusli dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, pembangunan PSN di Wanam harus menjadi contoh pelaksanaan proyek nasional yang mengedepankan prinsip inklusivitas dengan memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat adat.
“Jangan sampai pembangunan justru menggeser ruang hidup masyarakat adat, mengganggu akses pendidikan anak-anak, atau melahirkan bentuk-bentuk marginalisasi baru akibat masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan,” ujar Gusli.
Ia menegaskan masyarakat adat semestinya diposisikan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar pihak yang menerima dampak kebijakan.
“Pelibatan masyarakat adat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan akan memperkuat legitimasi sosial pembangunan sekaligus meminimalkan potensi konflik di kemudian hari,” tegasnya.
Gusli menjelaskan proyek berskala besar umumnya diikuti perubahan tata ruang, arus perpindahan penduduk, hingga transformasi ekonomi yang berpotensi memengaruhi kehidupan sosial masyarakat setempat.
“Apabila tidak diantisipasi dengan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya akses pendidikan, meningkatnya angka putus sekolah, serta melemahnya sistem pengasuhan dan transfer nilai budaya kepada generasi muda Papua,” jelasnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar pembangunan tidak menempatkan anak-anak Papua sebagai pihak yang harus menanggung dampak sosial dari proyek strategis nasional.
“Negara harus memastikan setiap kebijakan pembangunan justru memperluas akses pendidikan, memperkuat layanan pengasuhan berbasis komunitas, dan menjaga keberlangsungan budaya lokal sebagai fondasi pembentukan karakter generasi Papua,” katanya.
Lebih lanjut, Gusli mengingatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat hukum adat telah dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, sementara hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.
“Sementara hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus menempatkan perlindungan hak masyarakat adat dan hak pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan nasional,” tandasnya.
Ia menilai forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi masyarakat sehingga setiap kebijakan pembangunan tidak hanya memiliki dasar administratif, tetapi juga memperoleh dukungan sosial dari masyarakat yang terdampak langsung.
“Generasi Papua unggul hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan berjalan berdampingan dengan perlindungan hak masyarakat adat, pendidikan yang berkualitas, dan penguatan budaya lokal. Pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia harus berjalan seiring, bukan saling mengorbankan,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Gusli menegaskan keberhasilan PSN Wanam seharusnya tidak hanya dinilai dari penyelesaian fisik proyek, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat adat, terutama dalam peningkatan kualitas pendidikan dan terjaganya kehidupan sosial budaya di Papua.
“Memperkuat kualitas pendidikan anak-anak Papua, serta menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat adalah hal utama yang mestinya diperhatikan dalam pembangunan proyek berskala nasional”, pungkasnya.
