Jakarta – Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) memperkuat upaya membangun ketahanan sosial masyarakat adat Papua melalui kegiatan sosialisasi advokasi nonlitigasi dan penyaluran bantuan bahan makanan kepada peserta didik PKBM Kanajeraf Kum Niyenggeuw Kyerku Wasur di Distrik Wasur, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Minggu (26/7/2026).
Kegiatan dipimpin Koordinator Kajian Kebijakan MPSI, Annas Fitrah Akbar, serta diikuti anak-anak dan peserta didik dari kawasan masyarakat adat di sekitar Wasur, termasuk wilayah yang tengah mengalami dinamika pembangunan.
Menurut Annas, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memahami hak-haknya, berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan menjaga kohesi sosial.
“Pembangunan yang berkualitas harus diiringi dengan penguatan kapasitas masyarakat. Karena itu, kami hadir untuk memperkenalkan advokasi non litigasi sebagai instrumen penyelesaian persoalan yang mengedepankan dialog, musyawarah, partisipasi, dan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi serta hukum yang berlaku,” ujar Annas.
Ia menjelaskan advokasi nonlitigasi menjadi salah satu sarana penting agar masyarakat, khususnya generasi muda, mampu menyampaikan aspirasi secara konstitusional tanpa mengedepankan konflik.
“Melalui pemahaman tersebut, masyarakat didorong menjadi subjek pembangunan yang aktif, kritis, sekaligus bertanggung jawab,” katanya.
Annas menilai masyarakat adat yang memiliki literasi hukum dan memahami mekanisme advokasi akan lebih siap menghadapi perubahan sosial maupun kebijakan publik. Dengan bekal tersebut, penyampaian aspirasi dapat dilakukan melalui dialog, mediasi, konsultasi publik, hingga mekanisme administratif yang tersedia.
“Kami ingin membangun kesadaran bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk didengar sekaligus memiliki tanggung jawab menjaga persatuan. Advokasi non litigasi mengajarkan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan secara bermartabat, mengedepankan musyawarah, serta membangun komunikasi yang produktif dengan seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan literasi hukum sejak dini sebagai investasi jangka panjang dalam membentuk masyarakat yang tangguh.
“Anak-anak yang memahami nilai-nilai kebangsaan, hak konstitusional, dan pentingnya penyelesaian masalah secara damai akan tumbuh menjadi generasi yang mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan daerahnya,” jelasnya.
Selain memberikan edukasi, MPSI turut menyalurkan bantuan bahan makanan kepada peserta PKBM sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak di Wasur.
Menurut Annas, pemenuhan kebutuhan dasar menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan karena kondisi gizi yang baik akan mendukung proses belajar.
“Bantuan bahan makanan ini bukan sekadar bantuan sosial. Ini adalah bentuk investasi kemanusiaan. Kami ingin memastikan anak-anak tetap memiliki semangat belajar, tumbuh sehat, dan tidak kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak hanya karena keterbatasan ekonomi. Pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus berjalan beriringan agar mampu melahirkan sumber daya manusia Papua yang unggul,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran strategis dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat di wilayah terpencil maupun yang menghadapi berbagai keterbatasan.
“Oleh karena itu, penguatan PKBM merupakan investasi sosial yang akan memberikan manfaat besar bagi pembangunan sumber daya manusia Papua,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, MPSI berharap literasi hukum masyarakat meningkat, partisipasi publik semakin kuat, serta budaya dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan terus berkembang. Di saat yang sama, dukungan terhadap kebutuhan dasar peserta didik diharapkan mampu melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya.
“Ketika masyarakat memiliki pengetahuan, ruang berpartisipasi, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka di situlah fondasi ketahanan sosial dan masa depan Papua yang lebih maju dapat diwujudkan,” pungkas Annas.
