Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meninjau langsung pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Selasa (28/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto mampu menghadirkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan.
Menurut Qodari, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah penting dalam memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan melalui pemanfaatan teknologi serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Sistem tersebut diharapkan dapat memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak sekaligus menghindari kesalahan sasaran.
Ia menegaskan besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun, atau hampir 30 persen dari APBN, harus didukung sistem yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.
“Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil. Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan,” kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Qodari menjelaskan, selama ini penyaluran bantuan sosial masih menghadapi berbagai persoalan. Masih ditemukan penerima yang sebenarnya tidak memenuhi syarat, sementara sebagian masyarakat yang layak menerima bantuan justru belum tercatat dalam basis data.
Karena itu, pemerintah menerapkan digitalisasi sebagai solusi untuk menghadirkan proses pendataan dan penetapan penerima bantuan yang lebih objektif dan berbasis data.
Dalam kunjungannya, Qodari juga menerima paparan mengenai implementasi program dari Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Kota Surabaya. Ia mengapresiasi kolaborasi lintas perangkat daerah yang dinilai mampu mempercepat proses pendataan masyarakat.
Hingga 28 Juli 2026, Surabaya tercatat sebagai daerah dengan capaian pendataan tertinggi, yakni mencapai 99,82 persen dari total 1.001.688 Kartu Keluarga (KK).
“Kami melihat pelaksanaannya sudah hampir selesai. Insyaallah satu sampai dua hari lagi seluruh kepala keluarga di Surabaya sudah terdaftar. Yang juga menarik adalah kolaborasi antardinas dengan kecamatan yang berjalan sangat baik sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya.
Hasil pendataan menunjukkan sekitar 25 ribu KK yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan ternyata tidak lagi memenuhi kriteria. Sebaliknya, sistem juga berhasil mengidentifikasi sekitar 51 ribu KK yang selama ini belum menerima bantuan meski memenuhi syarat.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK yang selama ini harusnya dapat bansos tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya.
Qodari meyakini digitalisasi perlindungan sosial akan menjadi fondasi penting dalam membangun sistem penyaluran bantuan yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan, sehingga anggaran negara dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
