Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta pemerintah daerah di Provinsi Papua Tengah untuk mengawal dan memastikan seluruh program strategis dari pemerintah pusat dapat berjalan secara tepat sasaran demi kemaslahatan masyarakat setempat.
Pernyataan tersebut ditegaskan Pigai saat menghadiri agenda rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah yang berlangsung di Nabire pada Minggu malam. Ia menerangkan bahwa berbagai intervensi program nasional difokuskan untuk mendongkrak taraf hidup warga.
Sejumlah program prioritas yang disinggung mencakup penguatan sektor pendidikan dan layanan kesehatan, pengadaan Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Itu menjadi cara kita menyelesaikan masalah rakyat, salah satunya adalah kebijakan-kebijakan populis Presiden,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (16/8/2026).
Pigai menguraikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dukungan anggaran yang terbilang besar guna mendanai deretan program sosial tersebut. Oleh karena itu, ia meminta komitmen penuh dari Gubernur Papua Tengah, Wakil Gubernur, beserta seluruh jajaran perangkat daerah untuk mengawal realisasinya tanpa memuat tendensi atau kepentingan politik praktis.
“Oleh karena itu tolong Pak Gubernur, Pak Wagub, dan pimpinan daerah semua tolong laksanakan secara tulus seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ini tidak ada hubungan politik. Enggak ada hubungan,” katanya.
Ia menggarisbawahi pentingnya orientasi kerja pemerintah daerah yang berfokus pada pembangunan manusia serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di lapangan.
“Yang penting sekarang kita ini, kita adalah Negara Republik Indonesia. Bangun rakyat, kesejahteraan rakyat. Kita hanya bisa yang itu, kita lakukan yang terbaik,” katanya.
Sebagai penopang agenda pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan proyeksi belanja negara pada RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun, meningkat dibandingkan pagu belanja negara APBN 2026 yang sebesar Rp3.842,7 triliun. Alokasi ini disiapkan untuk menyokong program skala nasional yang berfokus pada ketahanan pangan, sektor kesehatan, pendidikan, pengembangan ekonomi desa, hingga skema perlindungan sosial bagi warga.
