Jakarta – Gubernur Papua Matius D Fakhiri mendorong agar pelayanan pertanahan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah pelosok dengan mengoptimalkan layanan digital serta meningkatkan kehadiran petugas di lapangan.
“Pelayanan pertanahan di Papua perlu disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat sehingga tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (27/9/2026).
Fakhiri mengatakan keberadaan aturan yang mengakomodasi tanah adat di Papua perlu diterapkan secara baik untuk memberikan kepastian serta mencegah munculnya persoalan pertanahan di kemudian hari.
“Pada Kamis (24/9/2026) saya menjadi pemimpin upacara peringatan 66 tahun undang-undang pokok agraria di Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua oleh sebab petugas BPN tetap turun langsung ke lapangan untuk memastikan masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses tetap mendapatkan pelayanan,” terangnya.
Menurut dia, perluasan akses pelayanan pertanahan merupakan bagian penting dari semangat pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh layanan pertanahan tanpa harus selalu mendatangi kantor pertanahan, khususnya warga yang menghadapi keterbatasan waktu maupun akses geografis.
“Seperti layanan pengecekan tanah di mana sebagai salah satu bentuk digitalisasi yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi pertanahan,” pungkasnya.
Selain memperluas jangkauan layanan, Fakhiri menekankan pentingnya tata kelola pertanahan yang tetap memperhatikan keberadaan dan hak atas tanah adat di Papua.
“Kami berharap dengan pelayanan pertanahan ini dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan masyarakat, termasuk melalui sertifikasi tanah serta pengembangan inovasi layanan untuk kepemilikan tanah di wilayah laut,” tuturnya.
