Jakarta – Memahami akar persoalan Papua dinilai menjadi salah satu kunci untuk membangun perdamaian sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Upaya tersebut perlu melihat persoalan Papua secara menyeluruh, mulai dari sejarah, kondisi sosial dan budaya, kebutuhan masyarakat hingga pembangunan.
Peneliti Pasifik Research, Laurens Ikinia, mengatakan persoalan Papua tidak cukup dilihat hanya melalui sudut pandang keamanan. Menurutnya, aspek sejarah, sosial, identitas, pembangunan, serta pengalaman masyarakat perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan.
Hal itu disampaikan Laurens dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
“Kalau kita ingin membangun Papua yang damai, kita perlu memahami bagaimana masyarakat Papua melihat kesetaraan, kebinekaan dan persatuan. Kita juga perlu memahami sejarah, pengalaman dan kebutuhan masyarakat Papua yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri,” kata Laurens.
Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik Papua bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan Papua dengan Indonesia. Sebaliknya, hal tersebut dapat menjadi dasar dalam membentuk kebijakan yang lebih inklusif dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Laurens mengatakan sebagian masyarakat Papua mempunyai pengalaman dan persepsi tersendiri dalam memandang hubungan dengan negara. Perbedaan tersebut, menurutnya, perlu direspons melalui kebijakan yang mampu menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan, serta kesempatan yang lebih luas.
“Yang penting adalah bagaimana negara memastikan bahwa masyarakat Papua merasa menjadi bagian yang setara dalam kehidupan berbangsa. Kesetaraan itu harus dirasakan dalam kehidupan nyata, bukan hanya menjadi konsep,” ujarnya.
Pembangunan Perlu Perhatikan Masyarakat Adat
Laurens turut menyoroti kondisi geografis dan sosial Papua yang memiliki karakter berbeda dibandingkan banyak wilayah lain di Indonesia.
“Sebagian masyarakat Papua, terutama komunitas adat di wilayah tertentu, masih memiliki ketergantungan yang kuat terhadap hutan dan sumber daya alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari”, jelasnya.
Karena itu, pembangunan Papua menurutnya perlu memperhatikan hubungan masyarakat dengan ruang hidup mereka, termasuk tanah adat, hutan, dan lingkungan.
“Bagi sebagian masyarakat Papua, hutan bukan hanya sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari ruang hidup, budaya dan identitas. Karena itu, pembangunan perlu memahami hubungan tersebut agar tidak menimbulkan jarak antara kebijakan pembangunan dengan kehidupan masyarakat,” katanya.
Ia juga menilai munculnya persepsi marginalisasi dan diskriminasi yang dirasakan sebagian Orang Asli Papua (OAP) perlu menjadi perhatian.
“Persepsi tersebut, kata dia, perlu dijawab melalui kebijakan afirmatif, pelayanan publik yang berkualitas dan pelibatan masyarakat Papua dalam proses pembangunan”, tandasnya.
Menurut Laurens, keberhasilan pembangunan Papua tidak cukup hanya dilihat dari pembangunan fisik dan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, serta penguatan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting.
“Pembangunan harus dilihat secara utuh. Infrastruktur penting, tetapi pembangunan manusia juga sangat penting. Masyarakat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penerima manfaat,” ujarnya.
Dialog untuk Menjembatani Perbedaan
Laurens mengatakan persoalan identitas politik dan sejarah juga perlu ditempatkan dalam ruang dialog yang sehat. Perbedaan pandangan mengenai sejarah Papua, menurutnya, sebaiknya menjadi bahan pembelajaran untuk membangun masa depan bersama, bukan memperlebar jarak antarkelompok.
“Sejarah memang memiliki banyak perspektif. Yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola perbedaan itu melalui dialog dan pendidikan, bukan melalui kekerasan. Masa lalu harus menjadi pembelajaran untuk membangun masa depan,” tuturnya.
Ia menilai dialog perlu melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Orang Asli Papua, masyarakat adat, akademisi, tokoh agama, pemuda hingga kelompok masyarakat lainnya.
Pembahasan dalam dialog juga dinilai perlu menyentuh persoalan konkret yang dihadapi warga, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan masyarakat adat, dan keberlanjutan lingkungan.
“Dialog harus menghasilkan sesuatu yang konkret. Masyarakat ingin didengar, tetapi pada saat yang sama mereka juga ingin melihat perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.
Keamanan dan Pembangunan Harus Berjalan Bersama
Dalam aspek keamanan, Laurens menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Ia mengatakan dampak kekerasan tidak hanya dirasakan oleh korban secara langsung, tetapi juga dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.
“Kekerasan yang terjadi di berbagai wilayah Papua tidak hanya menimbulkan korban langsung, tetapi juga dapat mengganggu pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi dan hubungan sosial masyarakat”, tegasnya.
Menurut Laurens, keamanan dan pembangunan seharusnya ditempatkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi. Negara tetap memiliki kewajiban menjaga keamanan dan menegakkan hukum, sedangkan pembangunan dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
“Keamanan dan pembangunan tidak harus dipertentangkan. Keduanya justru harus berjalan bersama. Masyarakat membutuhkan rasa aman, tetapi mereka juga membutuhkan sekolah, layanan kesehatan, pekerjaan, akses ekonomi dan kepastian atas ruang hidupnya,” ujarnya.
Laurens berharap kebijakan pemerintah di Papua ke depan dapat semakin mengintegrasikan berbagai pendekatan, termasuk keamanan, pembangunan, perlindungan hak masyarakat adat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan dialog.
“Papua membutuhkan pendekatan yang menghadirkan negara sebagai mitra masyarakat. Ketika masyarakat merasa didengar, dilibatkan dan memperoleh manfaat pembangunan secara adil, ruang untuk membangun kepercayaan akan semakin besar,” katanya.
Ia menambahkan, masa depan Papua tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak membangun rasa memiliki, keadilan, kepercayaan, serta penghormatan terhadap identitas masyarakat Papua.
“Papua adalah bagian dari Indonesia dengan kekayaan budaya, manusia dan alam yang luar biasa. Tantangannya adalah bagaimana seluruh kekuatan itu dapat menjadi modal untuk membangun Papua yang damai, maju dan tetap menjaga identitas masyarakatnya,” pungkasnya.
Angle: Peneliti Pasifik Research Laurens Ikinia menilai pemahaman terhadap sejarah, identitas, kondisi sosial, serta kebutuhan masyarakat Papua penting untuk membangun kepercayaan dan perdamaian. Menurutnya, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama pembangunan, perlindungan masyarakat adat, peningkatan kualitas SDM, dan dialog yang menghasilkan perubahan konkret.
