Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk Triwulan III periode Juli–September 2026 akan dimulai pada 20 Juli mendatang.
“Bansos triwulan ke-III sedang kita proses, kemarin kita sudah dapat data terbaru dari BPS, sekarang kita sedang cleansing, insya Allah dalam waktu dua-tiga hari ini sudah selesai, dan setidak-tidaknya tanggal 20 nanti sudah mulai disalurkan,” kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul.
Di Jakarta, Senin, Gus Ipul menjelaskan bahwa data terbaru tersebut memuat keluarga penerima manfaat (KPM) yang masih berhak menerima bantuan, KPM yang tidak lagi memenuhi syarat, serta calon penerima baru. Seluruhnya ditentukan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang telah dilakukan.
Ia menjelaskan, proses pembaruan data dimulai dari tingkat RT/RW, kemudian diteruskan kepada operator data desa atau kelurahan melalui mekanisme musyawarah. Selanjutnya data disampaikan ke dinas sosial, ditetapkan oleh bupati atau wali kota, lalu dikirim ke Kementerian Sosial.
Setelah itu, data diteruskan ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjalani proses verifikasi dan validasi. Setiap tiga bulan sekali, hasil pemutakhiran yang telah diverifikasi dikembalikan kepada Kemensos sebagai dasar penyaluran bansos.
Menurut Gus Ipul, mekanisme tersebut diharapkan mampu memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data. Tiga provinsi dengan partisipasi tertinggi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, disusul Kota Bekasi.
“Ini artinya bahwa daerah telah begitu peduli terhadap proses pemutakhiran itu, karena kita harus akui data ini yang kita terima adalah data dari daerah, dan daerahlah yang paling tahu tentang kondisi objektif warganya,” ujarnya.
Selain penyaluran bansos, pemerintah juga akan mengintegrasikan program pemberdayaan bagi para penerima manfaat sesuai paradigma baru bertajuk Bansos Sementara, Berdaya Selamanya.
“Nah setelah diterima oleh mereka yang berhak, akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan. Ini yang baru dari Pak Presiden Prabowo, jadi tidak hanya diberi bansos, tapi kita kuatkan dengan pemberdayaan, sehingga keluarga-keluarga ini nanti terukur bisa naik kelas,” katanya.
Pada 2026, Kemensos menargetkan lebih dari 150 ribu KPM mengikuti program pemberdayaan agar secara bertahap mampu mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial.
“Kita harapkan mereka tahun berikutnya nanti sudah tidak menerima bansos lagi, tapi mengembangkan usaha yang hasilnya lebih besar daripada mereka yang menerima bansos,” jelasnya.
Gus Ipul mengatakan terdapat tiga bentuk pemberdayaan yang akan diberikan berdasarkan hasil asesmen terhadap masing-masing keluarga penerima manfaat, yakni peningkatan keterampilan, penguatan akses, serta penguatan aset usaha.
“Ya kita coba apanya dulu, (misal) mereka butuh peningkatan keterampilan atau mereka butuh tambahan aset, tempat untuk usaha misalnya, atau mungkin juga yang ketiga aksesnya dibuka, mungkin dikerjasamakan dengan banyak pihak,” pungkasnya.
