Jakarta – Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) meminta pemerintah dan pelaksana Proyek Strategis Nasional (PSN) Cetak Sawah Wanam di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, meningkatkan perekrutan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Menurut MPSI, keterlibatan masyarakat adat dalam proyek tersebut masih jauh dari harapan.
Koordinator Kajian, Program Advokasi, dan Hukum MPSI, Erik Fitriadi, mengatakan hasil pendampingan dan pemantauan lapangan menunjukkan warga lokal yang bekerja dalam proyek tersebut baru berjumlah sekitar 23 orang. Sebagian besar di antaranya juga masih mengisi pekerjaan sebagai tenaga kerja kasar.
“Kalau masyarakat adat hanya memperoleh ruang sebagai tenaga kerja kasar, tentu tujuan pembangunan yang berkeadilan belum tercapai. Orang Asli Papua harus mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang dan menjadi bagian dari seluruh proses pembangunan,” kata Erik dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).
Erik mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merauke 2025 dalam publikasi Kecamatan Ilwayab Dalam Angka, Kampung Wanam memiliki sekitar 1.500 penduduk. Dengan jumlah pekerja lokal yang baru mencapai 23 orang, keterlibatan masyarakat adat diperkirakan masih sekitar 1,5 persen dari total populasi kampung.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan potensi sumber daya manusia masyarakat adat belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal mereka berhak memperoleh manfaat ekonomi dari pembangunan yang berlangsung di wilayah adatnya.
“Angka tersebut menunjukkan bahwa potensi sumber daya manusia masyarakat adat belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, masyarakat lokal memiliki hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari pembangunan yang berlangsung di wilayah adat mereka,” ujarnya.
MPSI menilai persoalan yang dihadapi tidak hanya menyangkut minimnya jumlah tenaga kerja lokal, tetapi juga terbatasnya jenis pekerjaan yang diberikan kepada masyarakat adat.
Karena itu, Erik mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaksana PSN untuk memperkuat pengembangan kapasitas Orang Asli Papua melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, hingga program magang. Dengan cara tersebut, masyarakat adat diharapkan dapat mengisi berbagai posisi strategis, mulai dari operator alat berat, tenaga administrasi, supervisor, hingga manajemen proyek.
“Ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan pelaksana PSN. Masyarakat adat Wanam harus dipersiapkan melalui pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi, dan program magang agar mampu mengisi posisi teknis, administrasi, operator alat berat, supervisor, hingga menjadi bagian dari manajemen pelaksanaan PSN. Pembangunan SDM harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur,” tegasnya.
Selain itu, MPSI mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyusun kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas bagi tenaga kerja Orang Asli Papua dalam setiap proyek strategis nasional. Erik mengusulkan komposisi minimal 80 persen tenaga kerja berasal dari OAP yang telah memenuhi persyaratan kompetensi.
Ia menilai usulan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua yang menempatkan Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan melalui peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia.
“Kalau masih ada kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu yang belum tersedia di daerah, maka perusahaan bersama pemerintah wajib menyiapkan pelatihan dan alih keterampilan. Tujuannya agar dalam beberapa tahun ke depan posisi-posisi strategis dapat diisi oleh putra-putri asli Papua,” katanya.
Lebih lanjut, Erik menegaskan keberhasilan PSN di Papua seharusnya tidak hanya diukur dari luas lahan yang berhasil dicetak atau peningkatan produksi pangan nasional. Menurutnya, keberhasilan juga harus tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat adat, bertambahnya jumlah tenaga kerja lokal yang terserap, serta lahirnya sumber daya manusia Orang Asli Papua yang mampu berperan sebagai pelaku utama pembangunan.
“Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi buruh di tanah ulayatnya sendiri. Keberhasilan PSN harus diukur dari seberapa besar Orang Asli Papua menjadi penerima manfaat utama, mulai dari pekerja, tenaga profesional, hingga pengambil keputusan dalam pengelolaan pembangunan. Dengan begitu, PSN benar-benar menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan, bukan hanya pembangunan fisik,” pungkasnya.
