Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme khusus penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, termasuk di Papua. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh anak Indonesia tetap memperoleh akses terhadap asupan gizi yang memadai, meski berada di wilayah dengan tantangan keamanan maupun geografis.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, saat ini pemerintah telah menjalankan sejumlah proyek percontohan (piloting) dengan menggandeng TNI dan Polri. Selain itu, fasilitas gereja juga dimanfaatkan sebagai lokasi pelaksanaan program di beberapa daerah yang sulit dijangkau.
“Ini juga ada misalnya MBG atau makan bergizi bagi anak-anak di daerah rawan konflik, ini juga sedang kami pikirkan mekanismenya. Ada beberapa piloting yang sudah kita lakukan bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri menggunakan fasilitas gereja dan lain-lain,” kata Sudaryono dikutip, Senin (3/8/2026).
Menurut Sudaryono, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh anak Indonesia, terutama yang berada di wilayah konflik maupun daerah terpencil, mendapatkan hak yang sama untuk memperoleh perbaikan gizi.
“Karena anak-anak di seluruh mana pun, ya Indonesia di mana pun, khususnya anak-anak yang memang membutuhkan di daerah-daerah rawan konflik, daerah-daerah yang jauh, itu juga harus mendapatkan akses perbaikan gizi yang memang mereka sangat membutuhkan itu,” ujarnya.
Selain menyusun pola distribusi MBG, pemerintah juga terus memetakan berbagai persoalan di sejumlah daerah, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku. Pemetaan tersebut menjadi dasar dalam menentukan wilayah yang akan diprioritaskan.
“Terkait Papua dan lain-lain, enggak hanya Papua, Papua, NTT, kemudian di Maluku, di mana-mana, ini semua ada petanya. Kita mau perbaiki ke situ,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 13 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan Program MBG di seluruh Indonesia.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 13.000 titik SPPG dengan kondisi yang beragam. Sebagian sudah rampung dibangun, sementara lainnya masih berada pada tahap penyelesaian dengan progres sekitar 80 persen.
“Ada titik baru jumlahnya 13.000 lebih. Ada yang sudah dibangun, ada yang sudah jadi, ada yang baru 80 persen. Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua,” kata Zulhas dalam rapat koordinasi Program MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Rabu, 29 Juli 2026.
Zulhas menegaskan, pemerintah akan lebih dulu menuntaskan pembangunan SPPG di daerah tertinggal yang memiliki angka stunting tinggi. Papua Pegunungan, sejumlah wilayah Papua lainnya, dan NTT menjadi daerah yang masuk prioritas utama.
“Yang daerah tertinggal, yang stunting-nya tinggi, kalau di peta itu merah, itu prioritas. Misalnya Papua Pegunungan, NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini,” ujarnya.
Sementara itu, pembangunan SPPG di wilayah lain, seperti Sumatera, Jawa, serta sejumlah kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), akan diselesaikan secara bertahap dalam kurun waktu sekitar dua bulan.
“Nah sebagian besar itu kita perlu waktu dua bulan. Ada di Sumatera, ada di Jawa, juga daerah 3T. Yang sangat penting seperti di Papua Pegunungan, NTT dan lain-lain kita selesaikan satu bulan, sisanya dua bulan,” jelas Zulhas.
