Jakarta – Langkah cepat kini diambil oleh Kementerian Pertanian (Kementan) demi menuntaskan proyek cetak sawah 2025 di Papua Barat yang sempat tertunda. Agar target tanam pada Oktober 2026 tidak terlewat, skema swakelola tipe II resmi diterjunkan sebagai jalan pintas yang efektif.
Hermanto, Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, menegaskan saat ditemui di Manokwari pada Minggu lalu bahwa langkah ini diambil karena durasi pengerjaan yang kian mepet. Fokus utamanya adalah memastikan lahan dapat segera dimanfaatkan secara optimal.
“Kami gunakan swakelola tipe II untuk mengejar penyelesaian sisa pekerjaan, karena jadwal penanaman sudah sangat dekat,” kata Hermanto.
Kejar Sisa 1.011 Hektare Lahan Terbengkalai
Berdasarkan catatan Kementan, total area yang masuk dalam alokasi survei investigasi dan desain (SID) cetak sawah di wilayah ini mencapai 3.369 hektare untuk periode 2025. Sebagian besar, yaitu seluas 2.358 hektare, telah mengantongi kontrak konstruksi.
Kendati demikian, masih ada sisa lahan seluas 1.011 hektare yang menggantung di Kabupaten Fakfak dan Teluk Bintuni lantaran belum mendapat kejelasan kontrak. Penerapan swakelola tipe II inilah yang diharapkan mampu menggenjot penyelesaian sisa target tersebut.
“Sisa target tahun 2025 harus diselesaikan. Kami menilai skema swakelola sangat efektif supaya bisa kejar waktu panen tahun ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Hermanto menggarisbawahi pentingnya andil dari pemerintah daerah setempat. Sinergi antara tingkat provinsi hingga kabupaten dibutuhkan untuk memberi pemahaman kepada warga agar tidak terjadi resistensi atau penolakan di lapangan.
Rencana Besar 2026 & Jaminan Lahan Adat
Untuk alokasi SID tahun 2026, Kementan sudah memetakan target baru seluas 1.864 hektare yang akan tersebar di beberapa titik:
- Kabupaten Manokwari: 672 hektare
- Kabupaten Teluk Wondama: 623 hektare
- Kabupaten Manokwari Selatan: 417 hektare
- Kabupaten Fakfak: 152 hektare
Hermanto juga menepis kekhawatiran masyarakat lokal terkait isu perampasan tanah adat. Ia menjamin proyek ini murni untuk penguatan kedaulatan pangan.
“Tidak ada lahan yang hak ulayatnya diambil atau dikuasi pemerintah. Program ini bertujuan meningkatkan produksi pangan dan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Papua Barat Bergerak Cepat Pasang Badan
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan langsung menginstruksikan seluruh jajarannya hingga tingkat kabupaten untuk memasifkan edukasi publik. Langkah ini krusial untuk memastikan masyarakat paham betul manfaat jangka panjang dari program ketahanan pangan ini.
Keberhasilan pengerjaan di tahun 2025 dan 2026 akan menjadi penentu utama apakah Papua Barat bakal kembali diguyur kucuran dana APBN untuk proyek serupa pada 2027 mendatang.
“Supaya anggaran pusat tidak geser ke provinsi lain, maka saya perintahkan semua jajaran di lingkup provinsi dan kabupaten, tingkatkan edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat supaya jangan ada yang lakukan aksi penolakan atau pemalangan,” tegas Dominggus.
