Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melempar dukungan penuh untuk merombak wajah sektor pertanian di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Tak tanggung-tanggung, proyek pencetakan sawah rakyat berukuran jumbo hingga 14.000 hektare siap digarap demi memantapkan kedaulatan pangan lokal.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Mimika, Abdul Haris Sudharmono, membeberkan pada Rabu lalu bahwa patokan awal dari Kementan sebenarnya “cuma” seluas 7.000 hektare, menimbang melimpahnya potensi lahan di Mimika.
“Untuk lahan seluas 7.000 hektare itu sudah berkontrak dengan Unipa Manokwari dari ITS Surabaya dalam hal pembuatan desain,” jelas Haris.
Berawal dari ‘Nekat’ Minta Tambah ke Mentan
Plot proyek ini mendadak melonjak dua kali lipat setelah perwakilan petani Mimika bertatap muka langsung dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada ajang Pekan Nasional Petani Nelayan (Penas) XVII di Gorontalo. Para petani mengajukan ekstra 7.000 hektare lahan baru, yang langsung diamini oleh Mentan di tempat.
“Bapak Menteri Pertanian sudah menyetujui itu dan langsung memerintahkan dirjen untuk mengakomodasi pekerjaan desain lanjutan seluas 7.000 hektare,” kata Haris.
Sebagai bentuk tindak lanjut cepat:
- Fase Fisik: Kontrak pengerjaan pembukaan lahan seluas 9.000 hektare sudah berjalan.
- Fase Desain: Penggarapan desain untuk sisa lahan seluas 7.000 hektare tahap kedua sedang diproses tim ITS Surabaya.
Garansi ‘Terima Beres’ dari Pemerintah
Program ini mengantongi dukungan penuh dari Bupati Mimika Johannes Rettob. Menariknya, Kementan tidak sekadar membongkar lahan, tetapi menanggung paket komplit dari hulu ke hilir—mulai dari sistem irigasi, akses jalan, bibit, pupuk, alsintan, hingga mesin penggilingan.
Bahkan masalah pemasaran pascapanen pun sudah digaransi.
“Bahkan hingga pascapanen yaitu beras yang dihasilkan oleh petani akan dibeli oleh Bulog. Kami di daerah sebagai penerima manfaat program ini pasti memberikan dukungan penuh,” ujarnya.
Bukan Kawasan Hutan, Hak Milik Petani Aman
Sebagian besar proyek penerobosan sawah baru ini dipusatkan di Distrik Iwaka (meliputi area transmigrasi SP5, SP6, SP7, dan SP9) serta kawasan sekitar Mapurujaya, Distrik Mimika Timur.
Haris menepis desas-desus mengenai status lahan. Ia menegaskan seluruh area yang digarap murni milik warga setempat dan bukan bagian dari kawasan hutan lindung.
“Kelompok tani di Mimika sudah siap, termasuk petani asli Papua karena yang kami usulkan yaitu CPCL (calon petani calon lahan), itu menjadi persyaratan. Lahan itu punya petani, pemerintah hanya membantu membuka lahan milik masyarakat,” terang Haris.
Langkah masif ini diharapkan menjadi game changer bagi Mimika. Saat ini, luas sawah di Mimika baru menyentuh angka sekitar 500 hektare yang terpusat di SP5, SP7, dan Mimika Timur. Padahal, wilayah tersebut memiliki hamparan tanah datar yang sangat luas dan curah hujan melimpah, namun selama ini potensinya terkendala oleh belum tersedianya jaringan irigasi yang memadai.
