Jakarta – Percepatan pembangunan kawasan pangan, infrastruktur, dan berbagai program pemerintah di Kabupaten Merauke dinilai membuka peluang ekonomi yang semakin besar bagi masyarakat. Namun, momentum tersebut perlu diiringi dengan penguatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP) agar mampu menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam diskusi publik bertajuk “Merauke dalam Perspektif, Di Tengah Perhatian, Bersama Menata Masa Depan” yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Kamis (6/8/2026).
Diskusi tersebut menghadirkan aktivis, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat, pegiat sosial, dan unsur pemerintah daerah untuk membahas kesiapan masyarakat menghadapi perubahan sosial maupun ekonomi di tengah meningkatnya pembangunan di Merauke.
Kegiatan juga dihadiri Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latief, S.IP., M.Tr.I.P.
Dalam forum tersebut, peserta menilai perkembangan Merauke menghadirkan peluang yang semakin luas, mulai dari terciptanya lapangan kerja baru, berkembangnya sektor usaha, pertanian, jasa, hingga berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Meski demikian, peluang tersebut dinilai hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila didukung sumber daya manusia lokal yang memiliki kompetensi memadai. Karena itu, peningkatan keterampilan, kapasitas tenaga kerja, penguatan kelembagaan masyarakat, serta perluasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif menjadi aspek yang perlu diperkuat.
Rahmat menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak cukup diwujudkan melalui pemberian bantuan semata. Menurutnya, upaya tersebut harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri.
Ia menjelaskan penguatan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, kelembagaan masyarakat kampung, pemanfaatan teknologi tepat guna, hingga pengembangan usaha produktif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah.
Dengan kapasitas yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu menangkap peluang usaha, mengembangkan potensi ekonomi, dan berperan aktif dalam pertumbuhan wilayah.
Rahmat juga menekankan bahwa setiap pelaksanaan pembangunan harus memahami karakter sosial masyarakat kampung.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki struktur sosial, hubungan kekerabatan, serta batas-batas wilayah yang telah dipahami secara turun-temurun. Oleh sebab itu, komunikasi dengan tetua adat, pemilik hak berdasarkan marga, pemerintah kampung, pemerintah distrik, dan masyarakat setempat perlu dilakukan sejak tahap awal.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memahami kondisi, kebutuhan, kepentingan, serta harapan masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dengan kondisi sosial di lapangan.
Selain itu, Rahmat mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi antara pemerintah dan masyarakat secara berkelanjutan.
“Ke depan harus ada keberlanjutan. Jadi, tidak cukup hanya sampai kita bertemu. Bisa melalui forum bersama ataupun komunikasi secara langsung,” ujar Rahmat.
Diskusi juga menyoroti pentingnya mempersiapkan OAP agar mampu bersaing di tengah terbukanya peluang ekonomi baru.
Peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, pengembangan kompetensi tenaga kerja, pendampingan usaha, hingga perluasan akses ekonomi dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat lokal tidak hanya berada di sekitar pusat pembangunan, tetapi ikut terlibat dalam rantai ekonomi yang terus berkembang.
MPSI menilai pembangunan Merauke harus menghadirkan manfaat nyata hingga ke tingkat kampung. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari bertambahnya investasi, infrastruktur, atau aktivitas ekonomi, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk bekerja, berwirausaha, mengembangkan potensi lokal, serta membangun kemandirian.
Penguatan pelayanan dasar juga dipandang sebagai bagian penting dari pembangunan. Sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, pelayanan pemerintahan, dan akses ekonomi perlu berkembang seiring percepatan pembangunan agar manfaatnya dirasakan langsung masyarakat.
Forum tersebut juga menekankan pentingnya kontribusi mahasiswa, akademisi, aktivis, jurnalis, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan partisipatif melalui penelitian, edukasi publik, pendampingan masyarakat, dokumentasi kondisi lapangan, serta penyampaian aspirasi yang objektif dan berbasis data.
MPSI berpandangan bahwa meningkatnya perhatian terhadap Merauke harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pemerintah kampung, akademisi, mahasiswa, jurnalis, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar percepatan pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berkembang bersama.
Di tengah perubahan yang semakin cepat, tantangan utama Merauke bukan hanya menghadirkan pembangunan berskala besar, melainkan memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang tercipta.
Dengan demikian, pembangunan akan memberikan dampak yang lebih besar apabila Orang Asli Papua memiliki keterampilan, akses, dan kesempatan yang memadai untuk menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi baru di Merauke.
