Jakarta – Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) bertemu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke, Sukito, untuk membahas dinamika pembangunan, kehidupan sosial masyarakat, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah percepatan pembangunan di Papua Selatan.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (7/8/2026), MPSI juga menyerahkan buku berjudul “PSN Wanam dan Transformasi Sosial Masyarakat Adat Papua Selatan” sebagai bahan kajian mengenai perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di kawasan Wanam beserta perubahan sosial yang menyertainya.
Dialog tersebut menyoroti dua isu utama, yakni pentingnya merawat persatuan di tengah masyarakat Merauke yang majemuk serta memperkuat pelibatan masyarakat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih luas.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, menilai keberagaman merupakan salah satu kekuatan utama daerah tersebut. Menurutnya, masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang telah hidup berdampingan serta menjadi bagian dari kehidupan sosial Merauke.
Ia menegaskan bahwa keberagaman tersebut harus terus dijaga sebagai modal sosial. Merauke dinilai mencerminkan miniatur Indonesia karena mampu menjadi ruang hidup bersama bagi berbagai kelompok masyarakat.
Menurut Sukito, menjaga persatuan menjadi semakin penting seiring berlangsungnya pembangunan dalam skala besar. Perubahan yang terjadi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga membawa dampak terhadap aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.
Dalam pembahasan mengenai proyek strategis nasional, Sukito menekankan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek keadilan sosial. Masyarakat di sekitar kawasan pembangunan, menurutnya, perlu memperoleh ruang untuk ikut terlibat dalam setiap proses perubahan yang berlangsung.
Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan masyarakat lokal tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan.
“Apakah kita sudah melibatkan yang bersangkutan sebagai tenaga kerja, sebagai pemain di situ, atau sebagai penonton?” ujar Sukito.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam dialog antara MPSI dan Kesbangpol Kabupaten Merauke.
Menurut Sukito, pembangunan berskala besar akan menciptakan berbagai peluang ekonomi melalui aktivitas proyek, meningkatnya mobilitas tenaga kerja, serta tumbuhnya sektor pendukung. Kondisi tersebut harus dimanfaatkan agar masyarakat sekitar dapat memperoleh kesempatan bekerja, mengembangkan usaha lokal, maupun terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif.
Ia menilai masyarakat tidak cukup hanya diberi kesempatan bekerja di kawasan proyek, tetapi juga perlu didorong menjadi bagian dari rantai ekonomi yang berkembang melalui penguatan kapasitas dan dukungan terhadap usaha masyarakat.
MPSI berpandangan pendekatan tersebut penting dalam memahami transformasi sosial yang sedang berlangsung di Merauke.
Pembangunan berskala besar dinilai tidak hanya mengubah kondisi fisik wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan masyarakat adat serta masyarakat lokal yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.
Karena itu, masyarakat perlu memperoleh ruang yang memadai untuk berpartisipasi sekaligus menikmati manfaat dari peluang ekonomi yang muncul.
Pandangan tersebut juga menjadi salah satu pembahasan dalam buku “PSN Wanam dan Transformasi Sosial Masyarakat Adat Papua Selatan” yang diserahkan kepada Kepala Kesbangpol Kabupaten Merauke.
MPSI menilai pelibatan masyarakat akan memperkuat rasa memiliki terhadap pembangunan. Ketika masyarakat memperoleh kesempatan bekerja, meningkatkan keterampilan, dan mengembangkan kegiatan ekonomi, hubungan antara pembangunan dan kehidupan masyarakat akan semakin kuat.
Di sisi lain, persatuan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Keberagaman yang telah tumbuh di Merauke dipandang sebagai modal sosial yang harus dipertahankan agar percepatan pembangunan tidak mengurangi nilai kebersamaan yang selama ini terbangun.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya MPSI membangun komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus menyampaikan hasil kajian mengenai pelaksanaan PSN dan dinamika transformasi sosial masyarakat adat di Papua Selatan.
Bagi MPSI, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari bertambahnya infrastruktur maupun meningkatnya aktivitas ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal memperoleh ruang untuk berpartisipasi dan merasakan manfaat pembangunan.
MPSI berharap Merauke dapat menjadi contoh bahwa pembangunan berskala nasional mampu berjalan selaras dengan penguatan persatuan dan keterlibatan masyarakat.
Dengan menempatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat sebagai bagian dari proses pembangunan, kemajuan yang tercipta diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan wilayah, tetapi juga memperkuat rasa memiliki, kebersamaan, dan keberlanjutan pembangunan di Merauke.
