Jakarta – Pemerintah Provinsi Papua Tengah (Pemprov Pateng) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Papeda Summit 2026 sebagai forum yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Sekretaris Provinsi Papua Tengah Silwanus Sumule menilai forum tersebut dapat menjadi sarana strategis untuk mempertemukan pemangku kepentingan sekaligus membahas persoalan pembangunan yang secara langsung dirasakan masyarakat Papua.
“Barang ini ide yang bagus, tapi saran saya adalah harus membumi,” kata Silwanus dalam keterangannya dikutip dari Antara, Rabu (12/8/2026).
Menurut Silwanus, berbagai gagasan yang muncul dalam forum pembangunan harus disesuaikan dengan realitas di lapangan. Kebijakan yang dirumuskan perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta karakteristik masing-masing daerah agar dapat diterapkan secara efektif.
Ia mengusulkan sejumlah persoalan menjadi perhatian dalam Papeda Summit 2026. Salah satunya mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 yang berkaitan dengan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.
Selain regulasi Otsus, Silwanus mendorong pembahasan yang lebih kuat mengenai perlindungan lingkungan dalam agenda pembangunan nasional. Persoalan Dana Otonomi Khusus juga dinilai perlu dibahas, termasuk mekanisme perlindungan hak masyarakat adat atas tanah agar masyarakat tetap memiliki hak kepemilikan.
Papeda Summit Jadi Ruang Dialog
Ketua Bersama III Papeda Summit 2026 Vania Komegi menjelaskan bahwa forum tersebut disiapkan sebagai wadah untuk menghimpun berbagai pandangan dari daerah. Masukan tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Papeda Summit menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak agar masukan dari daerah dapat dirumuskan menjadi rekomendasi yang disampaikan langsung kepada pemerintah nasional terkait arah pembangunan di Tanah Papua,” tuturnya.
Forum tersebut dirancang dengan melibatkan beragam unsur, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat adat, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok yang bergerak dalam isu lingkungan.
Sekretaris Papeda Summit Retno Widiyastuti berharap seluruh gubernur di Tanah Papua dapat mengambil bagian dalam forum tersebut. Keterlibatan kepala daerah dinilai penting agar pembahasan mengenai arah pembangunan berkelanjutan dapat mencerminkan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Kami ingin menghadirkan ruang dialog bersama untuk menjawab satu pertanyaan besar, yaitu ke mana arah pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua,” katanya.
Dorong Tata Ruang Terintegrasi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Papua Tengah Yan Richard Pugu secara terpisah menyoroti pentingnya menyusun tata ruang yang terintegrasi sebagai pedoman bersama bagi enam provinsi di Tanah Papua.
Menurutnya, perencanaan tata ruang yang terkoordinasi diperlukan agar aktivitas pembangunan tidak mengabaikan kelestarian kawasan hutan. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam juga perlu diarahkan agar tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan.
Papeda Summit 2026 dijadwalkan berlangsung di Sorong, Papua Barat Daya, pada 2-4 September 2026. Forum tersebut diinisiasi oleh lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan diharapkan dapat berkembang menjadi platform dua tahunan.
Kegiatan itu ditujukan untuk memperkuat kerja sama antar-pemangku kepentingan, membuka ruang bagi inovasi dan investasi, serta mendorong percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Tanah Papua.
Dalam pelaksanaannya, Papeda Summit 2026 akan mengangkat tiga agenda utama, yakni kepemimpinan dan komitmen, masyarakat adat dan ekosistem, serta pembiayaan dan ekonomi masa depan.
