Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menggarisbawahi krusialnya pendataan pengungsi yang valid di wilayah Papua Tengah sebagai pijakan utama pemerintah dalam memformulasikan program penanganan, mulai dari alokasi pemulangan hingga pemulihan kawasan pemukiman.
Pigai di Nabire, Minggu, mengatakan Kementerian HAM telah berkoordinasi dengan Menteri Sosial untuk menyiapkan langkah penanganan pengungsi, tetapi pemerintah membutuhkan kepastian mengenai jumlah, lokasi, dan kondisi warga terdampak.
“Kementerian HAM sudah melakukan koordinasi langkah-langkah, termasuk dengan Menteri Sosial, dan kita akan bisa bangun perumahan, kemudian penataan pengungsi, permukiman kembali warga-warga yang tercecer ke mana-mana,” kata Pigai seusai rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua Tengah di Nabire, dikutip dari Antara, Minggu malam (16/8/2026).
Pengumpulan basis data yang presisi diperlukan untuk menjamin seluruh warga terdampak menerima bantuan terintegrasi, mencakup jaminan logistik, pembangunan tempat tinggal, hingga pemulangan ke kampung halaman.
“Makanya kami tekankan, data pengungsi yang akurat itu penting supaya mereka bisa dikembalikan ke kampung halaman masing-masing, ditata kembali, dibangun rumahnya, diberi jaminan hidupnya. Saya pikir negara mampu, tapi lagi-lagi semua kan harus berbasis data,” katanya.
Pigai mengarahkan agar proses kompilasi data dikerjakan secara berjenjang dari tingkat bawah dengan melibatkan tokoh lokal, aparatur kampung, pemerintah daerah, hingga instansi terkait. Langkah ini diambil untuk menjembatani simpang siur estimasi jumlah pengungsi dari berbagai sumber non-pemerintah.
“Kami sendiri punya data, tapi data kami itu kan begini, data pengungsi di Papua ini yang saya dengar LSM sampaikan ke saya 120.000, terus dari pihak gereja sampaikan ke saya sekian ribu, dari pihak pengamat sampaikan kepada saya sekian ribu,” katanya.
Pihaknya menegaskan bahwa akurasi informasi merupakan syarat mutlak sebelum intervensi kebijakan skala nasional dijalankan secara efektif.
“Data itu harus sampaikan data yang valid. Akurasi data itu penting. Kalau tanpa akurasi data ya enggak bisa, kita hanya menunggu data yang pasti masuk,” katanya.
Meskipun laporan Kementerian HAM sempat mengalkulasi sekitar 124.931 warga mengungsi akibat dinamika keamanan di kawasan tersebut, serta pimpinan kementerian seperti Wakil Menteri HAM Mugiyanto telah mengagendakan koordinasi bersama Menko PMK Pratikno, konfirmasi terbaru dari Pigai menandaskan bahwa deretan angka tersebut masih membutuhkan pemutakhiran dan verifikasi faktual di lapangan.
