Jakarta – Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengevaluasi sejauh mana pembangunan memberikan perubahan nyata bagi masyarakat Papua. Bagi aktivis asal Mappi, Papua Selatan, Falentinus Mukuru, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya program maupun besarnya anggaran, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Pandangan tersebut disampaikan Falentinus dalam diskusi refleksi 81 tahun Kemerdekaan RI yang digelar Yayasan MPSI di Merauke.
Menurutnya, berbagai kebijakan dan program pemerintah selama ini telah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, pelaksanaannya tetap perlu diawasi agar tidak keluar dari tujuan awal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Program yang diturunkan pemerintah sebenarnya sangat bagus. Tapi yang menjalankan ini tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan jalannya,” ujar Falentinus dalam keterangannya, Rabu (19/8/2026).
Ia mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi, akses pendidikan, kebutuhan tempat tinggal, hingga pemenuhan pangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Papua masih membutuhkan perhatian serta keterlibatan berbagai pihak.
Falentinus menilai persoalan tersebut tidak semata-mata harus dilihat sebagai kegagalan pemerintah. Pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan dan evaluasi agar kebijakan yang telah dirancang dapat memberikan hasil lebih baik ketika diterapkan di lapangan.
“Yang paling penting masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan ada perubahan dalam kehidupan mereka,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak seharusnya hanya dihitung berdasarkan jumlah kegiatan atau program yang terealisasi. Dampak terhadap kualitas hidup dan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri juga harus menjadi ukuran.
“Yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara mandiri”, ujarnya.
Falentinus juga meminta pembangunan di Papua mempertimbangkan karakteristik setiap daerah. Menurutnya, kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda membuat kebutuhan masyarakat di satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.
“Perbedaan karakter geografis, sosial, ekonomi, dan budaya membuat kebutuhan masyarakat tidak selalu sama”, jelasnya.
Karena itu, menurut Falentinus, pemerintah perlu lebih banyak mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menentukan program. Dengan memahami persoalan secara langsung, kebijakan yang dibuat diharapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
Di sisi lain, ia mengingatkan masyarakat juga memiliki peran dalam proses pembangunan. Dukungan pemerintah akan lebih maksimal apabila masyarakat ikut terlibat, memanfaatkan kesempatan yang tersedia, serta menjaga keberlanjutan program yang telah diberikan.
“Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. Dukungan pemerintah, akan lebih optimal apabila diikuti kesiapan masyarakat untuk terlibat, memanfaatkan peluang, serta menjaga keberlanjutan program”, tegasnya.
Ia menggambarkan pembangunan sebagai sebuah proses yang membutuhkan kerja sama dan kesiapan antara pemerintah serta masyarakat.
“Dua-duanya harus setara. Satu siap, satu mendorong, pasti bisa berubah,” ujarnya.
Falentinus berharap masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima bantuan atau manfaat pembangunan. Warga perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, terlibat dalam pelaksanaan program, sekaligus ikut menjaga hasil pembangunan agar dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Pemerintah pun, perlu terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memastikan kebijakan negara semakin tepat sasaran”, tandasnya.
Selain persoalan pembangunan, Falentinus menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas dan amanah publik. Menurutnya, jabatan maupun kewenangan harus dipandang sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kita diberikan tanggung jawab, tentu harapannya bagaimana masyarakat bisa merasakan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Memasuki momentum 81 tahun kemerdekaan, ia berharap pembangunan di Papua Selatan terus dilaksanakan dengan semangat kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, akademisi, serta berbagai kelompok lainnya dinilai memiliki peran masing-masing dalam mendorong kemajuan daerah.
“Pemerintah, masyarakat, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen lainnya dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing”, harapnya.
Menurut Falentinus, esensi kemerdekaan bukan hanya mengenang perjuangan para pendahulu, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang lebih luas bagi generasi saat ini untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, ruang berkembang, dan masa depan yang lebih baik.
“Ketika masyarakat semakin mandiri, memiliki kesempatan yang lebih baik, dan merasakan manfaat pembangunan, di situlah kemerdekaan semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Falentinus.
