Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pembangunan di Tanah Papua harus memberi ruang besar bagi masyarakat adat. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari proyek yang dibangun, tetapi juga dari manfaat yang benar-benar diterima masyarakat setempat.
“Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” kata Zulkifli Hasan saat membuka PAPEDA Summit 2026 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu (2/9/2026).
Menurut Zulhas, pemerintah perlu memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat Papua agar mereka dapat menentukan sekaligus menjalankan arah pembangunan di wilayahnya.
“Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” ujarnya.
Zulhas menjadi salah satu pembicara utama dalam Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature (PAPEDA) Summit 2026 yang berlangsung pada 2-4 September 2026 di Kota Sorong.
PAPEDA Summit menjadi forum yang mempertemukan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, lembaga riset, hingga mitra pembangunan. Pertemuan tersebut membahas strategi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya.
Zulhas juga menyampaikan pandangan yang sejalan dengan Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengenai pentingnya memastikan pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat adat.
Tahun ini, PAPEDA Summit mengangkat tema “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development”. Tema tersebut menempatkan manusia, kelestarian lingkungan, serta budaya sebagai fondasi utama dalam pembangunan Tanah Papua.
Ketua PAPEDA Summit 2026 Julian Kelly Kambu mengatakan sekitar 1.030 peserta mengikuti forum tersebut. Peserta berasal dari berbagai unsur, termasuk pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta komunitas internasional.
Dalam pelaksanaannya, forum selama tiga hari itu mengangkat lima agenda utama. Pembahasannya mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim, pengakuan serta perlindungan hak masyarakat adat, pengembangan Ekonomi Alam Baru atau New Nature Economy, penguatan kedaulatan pangan dan energi, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal.
Seluruh agenda tersebut diarahkan melalui pendekatan pembangunan dari kawasan pegunungan hingga wilayah pesisir dan laut.
Zulhas berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan kerja sama nyata untuk menjaga kekayaan alam Papua. Di saat yang sama, ia ingin manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat yang tinggal sekaligus menjaga kawasan tersebut.
