Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua tetap menjalankan program Sekolah Rakyat meski pembangunan sejumlah fasilitas fisiknya masih berlangsung. Langkah tersebut dilakukan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap dapat memperoleh akses pendidikan tanpa harus menunggu gedung sekolah selesai dibangun.
Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengatakan tiga lokasi Sekolah Rakyat yang masuk dalam usulan pembangunan 2026 saat ini mulai dikerjakan di Biak, Sarmi, dan Kota Jayapura. Sementara pelaksanaan program serupa telah berlangsung sejak tahun sebelumnya di beberapa kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Fakhiri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau Sekolah Rakyat rintisan terintegrasi di Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapur.
“Yang baru bisa terbangun dari usulan kami tahun ini itu ada tiga, di Biak, kemudian di Sarmi, dan di Kota Jayapura. Namun, kita tidak bisa menunggu terbangun dulu,” kata Fakhiri dilansir dari laman Resmi Pemprov Papua, Rabu (23/9/2026).
Menurut Fakhiri, keberadaan Sekolah Rakyat dapat membantu memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program tersebut juga diarahkan untuk menjangkau anak-anak yang mengalami putus sekolah maupun mereka yang tinggal di daerah dengan akses pendidikan terbatas.
Pemprov Papua juga menyiapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, dan Supiori. Untuk Kabupaten Jayapura, lokasi yang disiapkan berada di Maribu dengan memanfaatkan lahan milik Pemerintah Provinsi Papua.
“Kalau ini bisa dibangun mendekatkan ke area-area yang sudah terbuka, ini kan bisa banyak menolong anak-anak Papua yang mungkin pada saat ini tidak mampu untuk bersekolah,” ujarnya.
Fakhiri berharap pembangunan berbagai fasilitas Sekolah Rakyat di Papua dapat rampung pada tahun depan. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan di sejumlah daerah.
Meski demikian, sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota disebut telah menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program. Pemprov Papua selanjutnya mendorong percepatan pembangunan agar cakupan layanan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok sasaran semakin luas.
