Jakarta – Upaya menciptakan perdamaian berkelanjutan di Papua dinilai membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga berjalan beriringan dengan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari mengatakan, keamanan dan pembangunan merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam penanganan persoalan di Papua. Keamanan dibutuhkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjamin penegakan hukum, sedangkan pembangunan diperlukan untuk memastikan pelayanan publik serta kesejahteraan warga terus meningkat.
Pandangan tersebut disampaikan Noor dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
“Damai Papua hanya mungkin jika keamanan, pelayanan publik, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal berjalan bersama,” kata Noor dalam keterangannya.
Menurut Noor, dinamika Papua tidak dapat dipahami semata-mata dari perspektif keamanan. Berbagai persoalan lain seperti perlindungan warga sipil, keberlanjutan layanan dasar, tingkat kepercayaan masyarakat, serta pembangunan di daerah juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
“Berdasarkan riset MPSI 2026, tercatat lebih dari 240 kejadian kekerasan sepanjang 2019 hingga September 2026 di sejumlah wilayah Papua. MPSI mengidentifikasi sejumlah pola kekerasan, antara lain intimidasi, pengungsian, kekerasan fisik, gangguan terhadap layanan dasar, dan disinformasi”, jelasnya.
Noor menjelaskan, dampak konflik tidak berhenti pada munculnya korban meninggal dunia maupun korban luka. Situasi kekerasan juga dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan, kegiatan ekonomi, distribusi kebutuhan, serta hubungan sosial.
“Kekerasan bersenjata tidak hanya menghasilkan korban, tetapi juga memutus sekolah, kesehatan, pasar, logistik, dan relasi sosial,” ujarnya.
Karena itu, Noor menilai indikator keberhasilan perdamaian di Papua perlu dilihat secara lebih luas. Penurunan intensitas kontak senjata, menurutnya, bukan satu-satunya ukuran karena kondisi masyarakat setelah konflik juga perlu menjadi perhatian.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya menurunnya kontak senjata, tetapi pulihnya rasa aman, layanan dasar, dan kepercayaan warga,” katanya.
Dalam aspek keamanan, Noor menyebut negara tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan memastikan hukum ditegakkan. Namun, pelaksanaannya perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat sipil serta karakter sosial dan budaya setempat.
“Namun, pendekatan keamanan perlu berjalan bersama dengan perlindungan masyarakat sipil, akuntabilitas, serta sensitivitas terhadap kondisi sosial dan budaya masyarakat lokal”, katanya
Pada saat yang sama, pembangunan di Papua dinilai harus tetap berlangsung agar kehadiran negara dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sektor pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan, air bersih, dan pengembangan ekonomi lokal disebut sebagai bagian penting dalam memperkuat keamanan manusia.
“Pembangunan tidak bisa berjalan di atas rasa takut; keamanan tidak akan berkelanjutan tanpa pelayanan publik yang dirasakan warga,” ucapnya.
Noor juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dan berbagai unsur lokal dalam proses membangun perdamaian. Tokoh adat, pemuka agama, pemerintah daerah, masyarakat sipil, hingga kelompok perempuan dan pemuda dinilai memiliki posisi penting dalam mendeteksi potensi konflik di tingkat akar rumput.
“Tokoh adat, gereja, kepala kampung, perempuan, pemuda, pemerintah daerah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, akademisi, dan masyarakat sipil dinilai memiliki peran strategis dalam mendeteksi potensi konflik sekaligus memperkuat kepercayaan di tingkat masyarakat”, tegasnya.
Selain penanganan ketika konflik terjadi, Noor mendorong penguatan langkah pencegahan agar potensi kekerasan dapat diantisipasi lebih awal.
“Langkah tersebut antara lain melalui pemetaan wilayah rawan, deteksi dini, respons terpadu, pemulihan masyarakat terdampak, serta pembangunan kepercayaan secara berkelanjutan”, tuturnya.
Menurut Noor, pola tersebut membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, masyarakat adat, tokoh agama, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil perlu membangun koordinasi dalam penanganan persoalan Papua.
“Resolusi konflik Papua tidak bisa sektoral. Harus menjadi ekosistem yang aman, adil, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar Papua tidak hanya dipandang melalui persoalan konflik. Wilayah tersebut merupakan tempat tinggal masyarakat, memiliki nilai adat dan sosial, sekaligus menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
“Membangun damai Papua berarti memastikan warga sipil tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi pusat keamanan, pembangunan, dan rekonsiliasi,” ujar Noor.
