Guru Besar bidang resolusi konflik dan damai Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon, menegaskan bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia, yang diperingati setiap 1 Mei, bukan semata hasil strategi negara, melainkan juga buah dari keterlibatan dan perjuangan bersama rakyat Papua.
Menurutnya, proses integrasi Papua memiliki dimensi historis yang panjang. Hal itu tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh lokal Papua yang turut memperjuangkan masa depan wilayahnya dalam kerangka kebangsaan Indonesia.
“Integrasi Papua harus dimaknai sebagai perjuangan bersama. Bukan hanya negara, tetapi juga rakyat Papua yang memiliki aspirasi untuk hidup dalam satu kesatuan Indonesia,” ujar Abdul Haris dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pada masa kepemimpinan Sukarno, pemerintah Indonesia mengombinasikan berbagai strategi untuk memperjuangkan pengembalian Papua, yang dahulu bernama Irian Barat.
“Strategi pemimpin besar bangsa Indonesia saat itu, Bung Karno, dengan memulai dari diplomasi budaya dengan mengangkat Zainal Abidin Sjah sebagai Gubernur Irian Barat, diplomasi internasional dengan dukungan Amerika Serikat dan Uni Soviet, hingga mobilisasi kekuatan nasional,” tuturnya.
Kendati demikian, menurutnya, narasi besar integrasi Papua tidak boleh mengabaikan kontribusi tokoh-tokoh Papua yang sejak awal menunjukkan komitmen terhadap Indonesia.
“Tokoh besar Papua, di antaranya adalah Frans Kaisiepo, yang dikenal sebagai salah satu penggagas identitas ‘Irian’; dan pendukung integrasi seperti Silas Papare, yang aktif memperjuangkan Papua tetap dalam NKRI; serta Marthen Indey, yang terlibat dalam gerakan politik melawan kolonialisme Belanda”, bebernya.
Selain itu, peran Johannes Abraham Dimara juga menjadi simbol keterlibatan rakyat Papua dalam perjuangan fisik dan politik untuk bergabung dengan Indonesia. “Tokoh-tokoh Papua ini menunjukkan bahwa integrasi bukanlah sesuatu yang dipaksakan, melainkan juga lahir dari dinamika aspirasi sebagian masyarakat Papua yang ingin menjadi bagian dari Indonesia,” jelasnya.
Oleh karena itu, bagi Abdul Haris, makna integrasi Papua jangan melulu dilihat dari aspek historis dan politik. Namun, dilanjutkan dalam bentuk komitmen nyata menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan yang inklusif.
Ia mengingatkan bahwa tantangan utama pascaintegrasi adalah memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat Papua, dengan tetap menghormati identitas budaya dan kearifan lokal.
“Integrasi sejati adalah ketika masyarakat Papua merasakan kehadiran negara dalam bentuk kesejahteraan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat mereka,” katanya. “Integrasi Papua harus dimaknai bukan sekedar pada akar sejarah, tetapi juga bertumpu pada masa depan bersama yang lebih adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sebagai prasyarat utama pembangunan. Tanpa situasi yang kondusif, menurutnya, berbagai program pembangunan tidak akan berjalan optimal.
“Diperlukan kesadaran kolektif seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat Papua sendiri, untuk menjaga stabilitas agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik,” ucap Abdul Haris.
