Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menegaskan bahwa sejarah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan proses panjang yang sah, konstitusional, dan tidak dapat dipisahkan dari perjalanan bangsa Indonesia. Dengan demikian, berbagai narasi yang berupaya mendistorsi fakta sejarah justru mengabaikan konteks geopolitik, hukum internasional, dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.
Ia melanjutkan, integrasi Papua bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari agenda besar dekolonisasi yang diakui secara global. Dalam perspektif tersebut, Papua menjadi bagian dari wilayah yang secara historis terhubung dengan bekas Hindia Belanda sehingga proses integrasinya tidak dapat dilepaskan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan.
“Ini adalah satu tarikan sejarah yang utuh, bukan potongan-potongan narasi yang dipilih secara sepihak,” katanya, Minggu (3/5/2026). “Status Papua dalam NKRI telah final dan tidak dapat diganggu gugat.”
Menurut Noor, segala bentuk upaya untuk menggiring opini seolah-olah integrasi tersebut masih dapat diperdebatkan adalah manipulasi informasi yang berpotensi merusak persatuan nasional. Apalagi, legitimasi integrasi Papua telah memperoleh pengakuan dalam forum internasional.
Dalam konteks kebangsaan, ia menambahkan, identitas Papua telah berkembang dan menjadi integral dengan identitas Indonesia yang majemuk. Kekayaan budaya, adat istiadat, hingga kearifan lokal Papua memperkuat fondasi kebhinekaan nasional.
“Papua bukan hanya bagian dari Indonesia secara administratif, tetapi juga menjadi kebanggaan dalam mozaik budaya Nusantara yang memperkaya jati diri bangsa,” jelasnya.
Noor berpendapat bahwa negara berkomitmen menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di “Bumi Cenderawasih”. Ini tecermin dari berbagai kemajuan pembangunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Pembangunan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari penguatan integrasi, bukan sekadar program sektoral semata. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa masa depan Papua berada dalam kerangka Indonesia yang terus berupaya inklusif dan berkeadilan,” tuturnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah, tetapi bersama-sama memperkuat persatuan nasional. “Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Ini bukan sekadar slogan, melainkan realitas sejarah dan komitmen masa depan yang harus kita jaga bersama.”
