Jakarta – Sekretaris Eksekutif MPSI, Charles Kossay, mengajak generasi muda Papua untuk mengambil peran strategis dalam mengawal implementasi Otonomi Khusus (Otsus), memperkuat budaya damai, serta melawan penyebaran hoaks dan disinformasi yang berpotensi mengganggu persatuan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Charles saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik “Suara Anak Muda Papua” bertema “Merawat Damai, Menguatkan Demokrasi, Menjemput Masa Depan yang Setara” yang digelar di Rest Area Coffee Shop, Timika, Kamis (26/6/2026).
Menurut Charles, generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah pembangunan Papua. Karena itu, pemuda tidak boleh menjauh dari ruang publik, melainkan harus aktif menyuarakan aspirasi masyarakat serta mengawal berbagai kebijakan agar benar-benar memberikan manfaat bagi Orang Asli Papua (OAP).
“Pemuda Papua harus menjadi agen perubahan yang berani menyuarakan aspirasi masyarakat secara kritis, tetapi tetap bertanggung jawab. Sikap kritis harus diarahkan untuk memperbaiki keadaan dan menghadirkan solusi, bukan memperkeruh situasi,” kata Charles.
Ia menilai implementasi Otonomi Khusus Papua perlu terus dikawal agar tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu hal yang perlu diperkuat, menurutnya, adalah peningkatan partisipasi Orang Asli Papua dalam jabatan publik maupun proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan.
“Salah satu aspek yang perlu diperkuat ialah memperluas ruang partisipasi Orang Asli Papua dalam jabatan publik dan proses pengambilan keputusan di berbagai tingkatan pemerintahan,” jelasnya.
Selain itu, Charles menyoroti derasnya arus informasi di era digital yang menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda Papua. Ia menekankan pentingnya membangun budaya literasi digital melalui kebiasaan memverifikasi informasi sebelum disebarluaskan kepada masyarakat.
“Hoaks, disinformasi, dan provokasi dapat merusak kepercayaan sosial serta mengganggu persatuan masyarakat. Karena itu, pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang informasi yang sehat, objektif, dan mencerdaskan,” ujarnya.
Menurut Charles, perdamaian di Papua tidak cukup dimaknai sebagai tidak adanya konflik, tetapi harus diwujudkan melalui komunikasi yang terbuka, penghormatan terhadap keberagaman, serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menyelesaikan persoalan melalui dialog.
Pandangan tersebut turut mendapat dukungan dari Ketua Umum HMI Cabang Mimika, Prayoga Romin Saputra. Ia menilai generasi muda memiliki tanggung jawab besar sebagai penjaga persatuan sekaligus motor penggerak perubahan sosial di Papua.
Prayoga menegaskan bahwa anak muda perlu memanfaatkan ruang demokrasi untuk menyampaikan kritik secara santun dan konstruktif, serta menggunakan media sosial sebagai sarana edukasi, penyebaran optimisme, dan penguatan persatuan.
“Anak muda Papua bukan hanya pewaris masa depan, tetapi penentu arah perubahan hari ini. Karena itu, mereka tidak boleh menjadi penonton, melainkan harus hadir membawa gagasan, solusi, dan tindakan nyata bagi kemajuan Papua,” ujar Prayoga.
Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Papua merupakan modal sosial yang harus terus dijaga dan dirawat bersama.
“Perdamaian yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila generasi muda mampu mengedepankan dialog, toleransi, dan kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan,” pungkasnya.
