Jakarta – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Nabire, Papua Tengah, terus memperbarui pendataan Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar penyusunan kebijakan afirmasi sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dukcapil Kabupaten Nabire George Takahindangen mengatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire saat ini sekitar 181 ribu jiwa, dengan sekitar 110 ribu jiwa di antaranya merupakan Orang Asli Papua.
“Dengan adanya data OAP, pemerintah dapat lebih mudah mengambil kebijakan khusus, seperti program afirmasi maupun pembinaan lainnya,” kata George di Nabire, dilansir Antara, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan pembaruan data OAP hingga Semester I 2026 terus dilakukan karena bersifat dinamis, mengikuti perubahan data kependudukan seperti perpindahan penduduk, kelahiran, maupun kematian.
Menurut dia, data OAP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga dicatat secara khusus dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) OAP guna mendukung akurasi data.
George mengatakan validitas data kependudukan menjadi semakin penting karena berbagai layanan pemerintah ke depan akan terintegrasi dengan NIK, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga penyaluran program bantuan sosial.
Untuk mempercepat pembaruan data, Dukcapil Nabire terus menjalankan program jemput bola dengan mendatangi distrik-distrik yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai pelayanan administrasi kependudukan, seperti pendaftaran penduduk, perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), penerbitan akta kelahiran, akta kematian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya yang dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah distrik.
Ia menambahkan, pada akhir Juli 2026 tim Dukcapil dijadwalkan memberikan pelayanan di Distrik Moora, Napan, Makimi, dan Wanggar sehingga warga tidak perlu datang ke kantor Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan.
“Kami berharap masyarakat memanfaatkan program jemput bola ini untuk mengurus administrasi kependudukannya, karena seluruh layanan pemerintahan ke depan akan terintegrasi dengan NIK,” ujarnya.
