Jakarta – Direktur Eksekutif Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengecam keras dugaan pembunuhan tiga warga sipil Orang Asli Papua (OAP) di Yahukimo yang diklaim dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM).
Pernyataan tersebut disampaikan Noor Azhari dalam Diskusi Publik bertajuk “Papua dalam Problematika Pembangunan Nasional” yang diselenggarakan MPSI di Graha MPSI, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Menurutnya, aksi tersebut bukan sekadar tindak pidana kekerasan, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan pembangunan Papua yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Korban utama dari konflik bersenjata selalu masyarakat sipil. Ketika warga sipil dijadikan sasaran kekerasan, yang terluka bukan hanya individu atau keluarga korban, tetapi juga masa depan pembangunan Papua,” kata Noor Azhari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Noor menegaskan, tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil. Dalam perspektif hukum nasional maupun prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, warga sipil merupakan kelompok yang wajib dilindungi dan tidak boleh menjadi objek kekerasan dalam situasi apa pun.
“Kekerasan yang terus berulang justru memperumit problematika pembangunan Papua. Selama ini tantangan Papua bukan hanya menyangkut keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya logistik, atau ketimpangan ekonomi, tetapi juga persoalan keamanan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas masyarakat”, tegasnya.
Menurutnya, setiap kali terjadi kekerasan, dampaknya sangat luas. Anak-anak kehilangan akses pendidikan, pelayanan kesehatan terganggu, distribusi logistik terhambat, aktivitas ekonomi melemah, bahkan masyarakat terpaksa mengungsi.
“Situasi seperti ini jelas menghambat percepatan pembangunan yang sedang diupayakan pemerintah,” ujarnya.
Noor menilai berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan layanan dasar, hingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), membutuhkan situasi keamanan yang kondusif agar dapat berjalan optimal.
“PSN dan berbagai program pembangunan pada dasarnya dirancang untuk mempersempit kesenjangan pembangunan antara Papua dan daerah lain. Namun, pembangunan membutuhkan stabilitas. Ketika ruang publik dipenuhi rasa takut akibat kekerasan, manfaat pembangunan tidak akan maksimal dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, pembangunan dan keamanan tidak boleh diposisikan sebagai dua pendekatan yang saling bertentangan. Dalam perspektif kebijakan publik, keduanya justru saling menopang. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat agar pembangunan dapat berjalan, sedangkan pembangunan yang adil dan inklusif akan memperkuat stabilitas sosial dalam jangka panjang.
“Pembangunan membutuhkan rasa aman, sementara keamanan harus menghasilkan kesejahteraan. Karena itu, negara harus hadir secara utuh, tidak hanya melalui penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, tetapi juga melalui percepatan pembangunan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan terhadap warga sipil,” tegasnya.
Noor juga mendorong pemerintah memperkuat koordinasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam membangun sistem perlindungan masyarakat di wilayah rawan konflik.
“Pendekatan kolaboratif jauh lebih efektif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara”, ungkapnya.
Menurutnya, Papua tidak boleh terus dibiarkan berada dalam lingkaran kekerasan yang mengorbankan masyarakat sipil.
“Agenda besar bangsa hari ini adalah memastikan setiap warga Papua dapat hidup dengan aman, memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang layak, bekerja, serta menikmati hasil pembangunan sebagaimana warga negara Indonesia di daerah lainnya. Itulah esensi pembangunan nasional yang berkeadilan,” tutup Noor Azhari.
