Jakarta – Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Merauke, Irwan, menilai keberhasilan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua tidak hanya dapat diukur dari pembangunan infrastruktur maupun pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, indikator utama keberhasilan pembangunan harus tercermin pada meningkatnya kualitas pendidikan, kesejahteraan keluarga, serta terbukanya kesempatan yang setara bagi Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Irwan dalam Konsultasi Publik bertajuk “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang diselenggarakan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
Irwan mengatakan masyarakat pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua. Namun, ia menilai pelaksanaan PSN harus terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama Orang Asli Papua yang tinggal di wilayah terdampak langsung, seperti Kampung Wanam.
“Kita perlu bertanya secara jujur, apakah implementasi PSN benar-benar telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat atau manfaatnya masih dirasakan oleh kelompok tertentu saja. Pembangunan akan dinilai berhasil apabila masyarakat di kampung-kampung yang terdampak juga merasakan peningkatan kualitas hidup secara nyata,” ujar Irwan.
Ia menyoroti masih adanya berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat di sejumlah kampung, mulai dari akses pendidikan, kesempatan ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga.
“Pembangunan harus mampu menjawab persoalan tersebut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kesenjangan baru,” tegasnya.
Menurut Irwan, peningkatan kualitas pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi keluarga. Kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang baik akan lebih terbuka apabila orang tua memiliki pekerjaan yang layak dan kondisi ekonomi yang lebih stabil.
“Pendidikan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sulit mengharapkan anak-anak belajar dengan optimal apabila orang tuanya masih menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, PSN harus menghadirkan peluang kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, sekaligus memperkuat layanan pendidikan bagi anak-anak Orang Asli Papua,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat adat di kawasan Wanam perlu dipersiapkan agar mampu menjadi bagian dari transformasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu, program beasiswa, pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, hingga kebijakan afirmatif bagi generasi muda Papua harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PSN.
“Jangan sampai proyek strategis berkembang pesat, tetapi masyarakat asli justru tertinggal. Anak-anak Orang Asli Papua harus memperoleh pendidikan yang berkualitas agar kelak mampu menjadi tenaga profesional, wirausahawan, aparatur pemerintah, maupun pemimpin yang mengelola pembangunan di tanah kelahirannya sendiri,” tegasnya.
Irwan juga mengajak pemerintah untuk terus membuka ruang dialog bersama masyarakat, tokoh adat, organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, dan organisasi masyarakat sipil agar setiap kebijakan pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“PSN harus menjadi instrumen pemerataan kesejahteraan. Keberhasilannya bukan hanya terlihat dari proyek yang selesai dibangun, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, terbukanya kesempatan yang adil bagi seluruh Orang Asli Papua, serta lahirnya generasi muda Papua yang berpendidikan, sejahtera, dan mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” pungkas Irwan.
