Jakarta – Tokoh pendidikan Papua, Sergius Womsiwor, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan strategis di Papua tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak dini melalui sektor pendidikan.
Hal itu disampaikannya dalam Konsultasi Publik bertajuk “Perumusan Model Pendidikan Nonformal Berbasis Komunitas, Pendampingan Belajar, dan Pengasuhan yang Berakar pada Budaya Lokal dalam Menjaring Aspirasi, Menyelaraskan Aksi, Mewujudkan Generasi Papua Unggul” yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Aula Anim Ha, Merauke, Jumat (24/7/2026).
Menurut Sergius, percepatan pembangunan di Papua akan memberikan dampak jangka panjang apabila dibarengi dengan peningkatan akses dan mutu pendidikan, terutama bagi anak-anak Papua yang tinggal di wilayah terpencil dan masyarakat adat.
Ia menilai hingga kini sektor pendidikan di Papua masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, seperti tingginya angka putus sekolah, terbatasnya akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), serta belum meratanya ketersediaan tenaga pendidik dan dukungan terhadap kebutuhan dasar peserta didik.
“Persoalan pendidikan di Papua tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sekolah, tetapi juga menyangkut akses, ketersediaan guru, serta dukungan terhadap kebutuhan dasar anak-anak agar mereka dapat mengikuti proses belajar secara berkelanjutan,” ujar Sergius Womsiwor kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Sergius menekankan bahwa pembangunan, termasuk pelaksanaan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, seharusnya menjadikan sektor pendidikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kebijakan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan fisik akan memberikan manfaat yang lebih optimal apabila masyarakat lokal, khususnya generasi muda, memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk mengambil peran dalam proses pembangunan tersebut.
“Pembangunan infrastruktur akan memberikan manfaat yang optimal apabila diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi anak-anak masyarakat adat di wilayah yang mengalami transformasi pembangunan,” katanya.
Sebagai salah satu upaya memperluas akses pendidikan, Sergius memperkenalkan model layanan pendidikan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berbasis asrama. Model tersebut dinilai mampu menjangkau anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal karena keterbatasan geografis maupun faktor sosial ekonomi.
Ia menjelaskan, sistem tersebut tidak hanya memberikan layanan pendidikan, tetapi juga membentuk karakter peserta didik melalui lingkungan belajar yang lebih terarah.
“Melalui PKBM berbasis asrama, anak-anak tetap dapat memperoleh layanan pendidikan sekaligus pembinaan karakter dalam lingkungan yang mendukung proses belajar mereka,” katanya.
Menurut Sergius, penerapan model tersebut telah menunjukkan hasil positif. Sejumlah peserta didik yang mengikuti program PKBM berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, memperoleh pekerjaan, bahkan mengabdi sebagai aparatur negara.
Pengalaman tersebut, lanjutnya, membuktikan bahwa anak-anak Papua memiliki potensi besar untuk berkembang apabila memperoleh kesempatan pendidikan yang setara.
“Pengalaman ini menunjukkan bahwa ketika akses pendidikan diberikan secara merata, anak-anak Papua memiliki kemampuan untuk berkembang dan memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun negara,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah terus memperkuat kebijakan di bidang pendidikan melalui pengembangan PKBM, penambahan tenaga pendidik, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta perluasan layanan pendidikan di wilayah 3T.
Selain itu, Sergius menilai keberhasilan pendidikan berbasis komunitas membutuhkan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, tokoh adat, hingga masyarakat setempat agar program yang dijalankan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
“Ketika pendidikan nonformal berbasis komunitas dikembangkan dengan baik dan didukung nilai-nilai multikultural, maka pendidikan tidak hanya memperluas akses belajar, tetapi juga memperkuat modal sosial dan budaya masyarakat. Inilah fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan kampung yang berkeadilan, inklusif, dan tetap berakar pada identitas budaya Papua,” pungkas Sergius.
