Jakarta – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) Muhammad Qodari menegaskan pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai kebijakan, termasuk menjadikan hasil survei opini publik sebagai salah satu referensi dalam proses perbaikan tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari saat menanggapi hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah menghormati setiap survei yang dilakukan lembaga independen karena merupakan bagian dari praktik demokrasi. Namun, ia berharap hasil penelitian tidak hanya menyajikan angka, melainkan juga mampu menjelaskan secara lebih rinci faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi publik.
“Ya tentu saja kita terus melakukan evaluasi. Dan memang itu yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah tetapi evaluasi itu kan ada berbagai macam. Pertama evaluasi tata kelola. Yang kedua evaluasi hukum. Yang ketiga evaluasi opini publik. Dalam alam demokrasi, survei opini publik itu merupakan masukan yang penting. Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa publik tidak berhak untuk menilai. Sangat berhak. Apalagi saya yang bertahun-tahun ada di dunia (survei) itu,” ujar Qodari dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).
Qodari menilai variabel yang digunakan dalam survei masih bersifat umum. Menurut dia, indikator seperti ekonomi, politik, dan hukum sebaiknya diuraikan menjadi aspek-aspek yang lebih spesifik agar akar penyebab perubahan persepsi masyarakat dapat dipetakan secara lebih akurat.
Ia mencontohkan, pada sektor ekonomi, survei dapat mengukur secara terpisah penilaian masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok, kondisi lapangan pekerjaan, nilai tukar rupiah, hingga efektivitas berbagai program pemerintah. Dengan begitu, hasil survei dinilai akan memberikan gambaran yang lebih tajam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepuasan publik.
Meski demikian, Qodari menegaskan dirinya tidak mempersoalkan hasil survei yang telah dipublikasikan. Sebaliknya, ia berharap metode penelitian ke depan dapat semakin mendalam sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Saya lebih dalam konteks bahwa akan lebih baik kalau risetnya itu lebih mendetail, sehingga kemudian lebih bermanfaat, lebih jelas argumentasinya. Dan saya kira itu bukan hanya penting bagi kami, pemerintah, untuk bisa memperbaiki, untuk melakukan koreksi-koreksi, tetapi juga bagi masyarakat untuk juga lebih memahami. Makin detil kan makin bagus,” kata Qodari.
Ia menambahkan, penelitian yang lebih rinci akan membantu masyarakat memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan persepsi publik. Selain itu, survei juga dinilai akan lebih komprehensif apabila mampu menunjukkan indikator mana yang mendapat penilaian positif maupun negatif beserta tingkat pengaruhnya terhadap kepuasan masyarakat.
“Kalau dijelaskan variabel-variabel yang lebih detail dari variabel ekonomi kenapa turun, variabel-variabel politik kenapa turun, itu kan menjadi sesuatu yang buat publik juga paham bahwa memang ini sesuatu yang secara komprehensif, secara sistematis itu betul-betul bisa diterima dan dipahami,” pungkasnya.
