Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan terus mendorong pembangunan yang inklusif dengan memastikan setiap kelompok masyarakat memperoleh ruang yang sama dalam proses perencanaan pembangunan. Salah satu langkah yang ditempuh ialah memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penyempurnaan regulasi dan mekanisme penyaluran aspirasi.
Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan revisi panduan Forum Tematik Kelompok Rentan (Fortembang) dan rapat koordinasi pengarusutamaan gender yang digelar di Hotel Correin, Merauke, Rabu (29/7/2026).
Sebelumnya, Pemprov Papua Selatan juga telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Selatan Nomor 400.2/125 Tahun 2025. Kehadiran Pokja bersama pembaruan panduan Fortembang diharapkan menjadi pijakan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Serap Aspirasi Kelompok Rentan
Mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, menegaskan bahwa pembangunan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali.
Menurutnya, Fortembang menjadi wadah strategis untuk menghimpun aspirasi kelompok rentan, mulai dari perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat adat.
Ia menilai forum tersebut bukan sekadar ruang diskusi, tetapi juga menjadi instrumen yang menghasilkan rekomendasi nyata bagi pembangunan daerah.
“PUG adalah strategi kita untuk memastikan pembangunan responsif gender,” kata Agustinus Joko Guritno.
Ia menjelaskan, pendekatan pembangunan yang responsif gender mengharuskan setiap kebijakan, program, hingga pengalokasian anggaran memperhatikan kebutuhan seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak, tanpa diskriminasi.
Karena itu, rekomendasi yang dihasilkan dari Fortembang diharapkan dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, mulai dari tingkat provinsi sampai ke kampung.
Panduan Mudah Diterapkan OPDDalam kesempatan tersebut, Guritno mengajak seluruh peserta mengikuti proses pembelajaran secara terbuka dengan menyampaikan capaian, tantangan di lapangan, serta solusi yang dibutuhkan di masing-masing kabupaten.
Ia juga menekankan pentingnya hasil revisi panduan Fortembang agar disusun secara sederhana, praktis, dan mudah dipahami sehingga dapat langsung diterapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya di tingkat kabupaten.
“Setelah ini, mari kita kawal bersama agar rekomendasi Fortembang dan PUG benar-benar dianggarkan dan dilaksanakan,” harap Guritno.
Di akhir kegiatan, Guritno menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Provinsi Papua Selatan, Program SKALA, seluruh OPD terkait, para mitra pembangunan, serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Kegiatan revisi panduan Fortembang dan rapat koordinasi pengarusutamaan gender itu kemudian resmi dibuka dengan penabuhan tifa sebagai simbol dimulainya agenda bersama untuk memperkuat pembangunan yang inklusif di Papua Selatan.
