Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendorong Kamar Adat Papua (KAP) setempat untuk berperan lebih aktif dalam membuka akses pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan, sebagai daerah otonom baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, Papua Selatan masih membutuhkan percepatan pembangunan di berbagai sektor, termasuk penguatan ekonomi masyarakat.
“Pemprov Papua Selatan memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat termasuk memajukan pengusaha asli Papua yang tergabung dalam KAP,” katanya dilansir Antara, Selasa (4/8/2026).
Menurut Guritno, KAP memiliki kesempatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha di empat kabupaten yang berada di wilayah Papua Selatan. Selain itu, organisasi tersebut juga dapat memanfaatkan dukungan melalui dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikelola pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Ia menambahkan, pemerintah juga meminta organisasi perangkat daerah terkait melakukan pendataan terhadap kebutuhan perusahaan, hotel, dan pelaku usaha lainnya. Data tersebut nantinya akan dipadankan dengan kelompok UMKM yang memiliki kapasitas untuk memasok produk sesuai kebutuhan pasar.
“Dengan demikian, dapat tercipta kerja sama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha dan masyarakat tetapi juga membuka peluang usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Kamar Adat Papua (KAP) Papua Selatan Xaverius Samakai menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam upaya meningkatkan pemberdayaan pelaku usaha lokal, khususnya mama-mama Papua.
“Kami juga siapa bersinergi dengan Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional ) dan semua pihak demi kemajuan pengusaha asli Papua,” katanya.
