Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat pembangunan Jalan Trans Papua pada ruas Jayapura–Wamena sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas, membuka akses wilayah pegunungan, serta mendorong pemerataan pembangunan di Tanah Papua. Salah satu proyek yang tengah dikerjakan adalah Segmen Mamberamo–Elelim sepanjang 50,14 kilometer yang menghubungkan Provinsi Papua dengan Papua Pegunungan.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menegaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi elemen penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Pengembangan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan kota, pulau, hingga daerah tertinggal di seluruh Indonesia kami lakukan untuk membuka akses bagi investasi, mendukung kawasan industri, mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, dan memperkuat konektivitas,” kata Menteri Dody dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Rabu (5/8/2026).
Ruas Mamberamo–Elelim dibangun untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus memangkas biaya logistik menuju Papua Pegunungan. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu menekan harga kebutuhan pokok yang selama ini relatif tinggi akibat terbatasnya akses transportasi.
Selain mendukung distribusi barang, keberadaan jalan itu juga diproyeksikan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi sehari-hari.
Pembangunan ruas tersebut menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui mekanisme Availability Payment (AP). Proyek konstruksi dimulai pada Juli 2024 dan ditargetkan rampung pada November 2026.
Hingga pertengahan Juli 2026, progres fisik pembangunan telah mencapai 51,59 persen. Pekerjaan yang berlangsung meliputi pembukaan dan pembentukan badan jalan, pembangunan perkerasan, drainase, jembatan, bangunan pelengkap, pekerjaan tanah, pengamanan lereng, pemasangan perlengkapan jalan, hingga pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).
Pelaksanaan proyek di kawasan tersebut menghadapi tantangan yang tidak ringan karena melintasi pegunungan dengan medan terjal, hutan lebat, curah hujan tinggi, serta memiliki potensi bencana seperti longsor. Selain itu, distribusi alat berat dan material konstruksi menuju lokasi proyek juga membutuhkan penanganan khusus akibat keterbatasan akses.
Meski demikian, Kementerian PU tetap menggenjot penyelesaian proyek dengan mengedepankan kualitas konstruksi dan aspek keselamatan kerja. Berbagai teknologi modern diterapkan dalam proses pembangunan, mulai dari survei Real-Time Kinematic (RTK) berbasis satelit GNSS yang dipadukan dengan teknologi LiDAR untuk menghasilkan data topografi yang akurat, hingga survei geoteknik sebagai dasar penyusunan desain konstruksi.
Penyesuaian metode pelaksanaan juga dilakukan sesuai karakteristik medan dan kondisi cuaca, disertai pengawasan mutu serta keselamatan kerja secara ketat.
Di sejumlah titik yang memiliki potensi longsor, pemerintah menerapkan berbagai langkah mitigasi, seperti pembangunan sistem drainase lereng, stabilisasi tebing, pemasangan struktur penahan tanah, revegetasi, serta pemantauan kondisi lereng secara berkala guna menjaga keamanan dan keberlanjutan fungsi jalan.
Proyek Jalan Trans Papua ini juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pelibatan tenaga kerja lokal. Hingga kini, sebanyak 116 pekerja lokal atau sekitar 28 persen dari total tenaga kerja proyek ikut terlibat dalam proses pembangunan sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.
Melalui pembangunan Jalan Trans Papua, pemerintah berharap konektivitas antarwilayah semakin kuat sehingga masyarakat Papua memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, aktivitas ekonomi semakin berkembang, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
