Jakarta – Masyarakat adat dinilai harus ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan yang terus berkembang di Kabupaten Merauke. Pelibatan sejak tahap perencanaan, peningkatan kapasitas Orang Asli Papua (OAP), serta komunikasi yang intensif dengan pemilik hak ulayat berdasarkan marga menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Merauke dalam Perspektif: Di Tengah Perhatian, Bersama Menata Masa Depan” yang digelar Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Kamis (6/8/2026).
Forum tersebut menghadirkan berbagai kalangan, mulai dari aktivis, jurnalis, mahasiswa, tokoh masyarakat, pegiat sosial, hingga perwakilan pemerintah daerah untuk membahas arah pembangunan Merauke di tengah meningkatnya perhatian terhadap kawasan tersebut.
Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke, Rahmat N. Latief, S.IP., M.Tr.I.P.
Dalam diskusi tersebut, Merauke dinilai memiliki posisi yang semakin strategis seiring pengembangan kawasan pangan, pembangunan infrastruktur, serta berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas, membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Meski membuka peluang besar bagi kemajuan daerah, pembangunan juga dinilai harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat kapasitas masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut.
Rahmat menegaskan bahwa setiap program pembangunan perlu memperhatikan karakteristik sosial masyarakat kampung.
Menurutnya, masyarakat adat memiliki struktur sosial dan batas-batas wilayah yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, komunikasi dengan tetua adat, pemilik hak berdasarkan marga, pemerintah kampung, pemerintah distrik, serta warga di lokasi pembangunan menjadi tahapan penting sebelum program dijalankan.
Ia menjelaskan, komunikasi sejak awal diperlukan agar pemerintah maupun pihak terkait memahami kondisi, kebutuhan, kepentingan, dan harapan masyarakat sehingga pembangunan dapat berjalan selaras dengan realitas sosial di lapangan.
Rahmat juga menilai pemberdayaan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan ekonomi, tetapi mencakup penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi tepat guna, hingga membangun kemandirian masyarakat kampung.
Dengan kemampuan yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi lebih besar sekaligus menikmati manfaat dari perkembangan ekonomi di wilayahnya.
“Ke depan harus ada keberlanjutan. Jadi, tidak cukup hanya sampai kita bertemu. Bisa melalui forum bersama ataupun komunikasi secara langsung,” ujar Rahmat.
Diskusi juga menekankan bahwa pelibatan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada proses konsultasi semata. Partisipasi harus diwujudkan dalam bentuk keterlibatan nyata dalam pembangunan, termasuk memperoleh kesempatan memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul.
Perhatian khusus juga diarahkan pada peningkatan peran Orang Asli Papua melalui perluasan akses kerja, pendidikan, pelatihan keterampilan, peningkatan kompetensi, pemberdayaan ekonomi, serta kesempatan berusaha.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat adat tidak hanya menjadi penonton di tengah pembangunan, tetapi mampu menjadi pelaku ekonomi yang memperoleh manfaat secara berkelanjutan.
Selain pembangunan infrastruktur, peserta diskusi juga menilai peningkatan pelayanan dasar harus menjadi prioritas. Sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, pelayanan pemerintahan, hingga akses ekonomi dipandang sebagai faktor penting agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat kampung.
Dengan demikian, kemajuan Merauke tidak hanya diukur dari bertambahnya investasi maupun pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Forum tersebut turut menyoroti peran aktivis, mahasiswa, akademisi, jurnalis, organisasi kepemudaan, serta kelompok masyarakat sipil dalam mendorong pembangunan yang lebih partisipatif melalui penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dokumentasi kondisi lapangan, edukasi publik, hingga penyampaian aspirasi yang objektif dan berbasis data.
MPSI menilai besarnya perhatian terhadap Merauke harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, pemerintah kampung, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan berbagai elemen masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut dinilai penting agar kepentingan pembangunan nasional dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat lokal.
Pada akhirnya, pembangunan Merauke tidak hanya membutuhkan investasi, infrastruktur, dan program berskala besar, tetapi juga masyarakat adat yang semakin kuat, terampil, mandiri, serta memiliki ruang yang luas untuk menjadi bagian dari kemajuan daerahnya.
Kemajuan Merauke akan lebih bermakna apabila masyarakat adat tidak berada di pinggir perubahan, melainkan menjadi pelaku utama yang menikmati manfaat pembangunan di tanahnya sendiri.
