Jakarta – Ancaman penguatan El Niño dinilai perlu segera diantisipasi pemerintah karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sekaligus mengganggu produksi pangan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., meminta pemerintah tidak menunggu dampak El Niño semakin besar. Menurutnya, langkah pencegahan harus segera dilakukan, terutama di wilayah yang telah dipetakan memiliki tingkat risiko tinggi.
Rokhmin menyebut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan terdapat 5.690 titik panas atau hotspot yang terdeteksi, terutama di Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan Riau.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan langkah teknis seperti modifikasi cuaca atau hujan buatan di wilayah yang rawan kekeringan dan karhutla.
Selain intervensi teknis, edukasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mencegah meluasnya kebakaran. Berdasarkan catatan historis, sebagian karhutla dipicu aktivitas manusia, mulai dari pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan.
Rokhmin menegaskan penanganan karhutla tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah dan aparat. Masyarakat perlu dilibatkan sebagai bagian dari sistem pencegahan dan pengawasan di lapangan.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dapat membantu mendeteksi potensi kebakaran lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak ekologis, sosial, maupun ekonomi yang lebih besar.
Di sisi lain, penguatan El Niño juga berpotensi memberikan tekanan terhadap sektor pertanian. Kekeringan, terbatasnya ketersediaan air, serta perubahan pola musim tanam dapat menurunkan produktivitas dan mengancam ketahanan pangan jika tidak segera diantisipasi.
Rokhmin mengatakan Komisi IV DPR RI sebenarnya telah menyampaikan peringatan mengenai potensi ancaman tersebut kepada pemerintah dalam Rapat Dengar Pendapat pada Maret lalu.
Namun, ia menilai respons sejumlah kementerian mitra saat itu belum menunjukkan keseriusan yang cukup dalam menghadapi potensi dampak El Niño.
“Terus terang kami di Komisi IV agak menyesalkan gerak pemerintah yang agak lamban. Saya sudah mengingatkan sejak bulan Maret agar segera melakukan antisipasi,” tegas Prof Rokhmin dikutip, Minggu (9/8/2026).
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pengalaman buruk ketika Indonesia menghadapi El Niño kuat pada 2015. Ketika fenomena tersebut memasuki fase yang semakin kuat, menurutnya, seluruh pihak harus meningkatkan kecepatan respons dengan mengandalkan data dan langkah terukur.
Rokhmin mendorong pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan membangun kerja sama dalam menghadapi ancaman tersebut. Pencegahan karhutla, perlindungan produksi pangan, pengelolaan sumber daya air, edukasi masyarakat, hingga koordinasi lintas sektor perlu dijalankan secara bersamaan.
Ia menekankan bahwa El Niño tidak semestinya dihadapi dengan pola reaktif. Langkah antisipasi harus dilakukan sebelum kebakaran meluas, lahan pertanian mengalami kekeringan parah, dan produksi pangan terdampak.
Dengan respons yang cepat, berbasis data, serta melibatkan berbagai pihak, dampak El Niño terhadap lingkungan dan ketahanan pangan diharapkan dapat ditekan sedini mungkin.
