Jakarta – Universitas Indonesia (UI) melalui Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung memetakan cadangan nilai karbon mangrove. Langkah ini diambil guna menghitung potensi nilai ekonomi besar yang terkandung di sepanjang garis pantai Pulau Jawa.
Kesiapan tersebut ditegaskan oleh Dekan FMIPA UI, Tito Latif Indra, dalam peluncuran program mobilisasi nilai ekonomi mangrove hasil kolaborasi antara Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan UI di Balai Sidang UI Depok, Jawa Barat, dilansir Antara, Selasa (11/8/2026).
Tito mengungkapkan bahwa instansinya memiliki kesiapan teknologi dan kapasitas sains untuk menganalisis kawasan pesisir Jawa. Langkah ini mencakup pemetaan wilayah penghijauan mangrove secara lebih mendalam.
Melalui pendekatan ini, luas serta tingkat presisi sebaran mangrove dapat terukur secara akurat sebelum akhirnya dikonversi ke dalam hitungan nilai nominal ekonomi.
Ia menerangkan bahwa selama ini kalkulasi stok karbon lebih banyak berfokus pada ekosistem hutan darat. Kini, perhatian mulai digeser untuk mengeksplorasi potensi masif yang tersimpan pada hutan bakau.
“Jadi itulah memang kita ada pergeseran untuk bisa di terapkan teknologi ini kedepannya,” katanya.
Solusi Tekan Kemiskinan Warga Pesisir
Lebih jauh, Tito menyoroti bahwa pemetaan karbon ini beririsan langsung dengan agenda pengentasan kemiskinan. Hasil konversi nilai karbon nantinya diharapkan mampu menghadirkan skema pendapatan baru bagi warga lokal yang bersumber dari sektor industri di wilayah sekitar.
Inisiatif mobilisasi nilai ekonomi mangrove yang digagas Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama UI ini memang sengaja dirancang untuk mendorong kesejahteraan masyarakat bawah.
“Kenapa mangrove itu menjadi poin penting, karena ternyata mangrove kita ini hampir menguasai 20 persen dunia atau hampir 3,4 juta area nya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu di Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Haris.
Sentil Industri Pencemar Lingkungan
Abdul Haris menegaskan pentingnya memaksimalkan peran mangrove sebagai penyerap emisi, mengingat kawasan koridor pesisir Jawa dipadati oleh beragam sektor industri.
Ia menyentil ketimpangan yang terjadi selama ini: industri terus melepaskan emisi karbon tanpa kontribusi imbalan yang sepadan, sementara warga dan pemerintah harus bersusah payah menjaga kelestarian hutan bakau.
“Harusnya ada insentif, nah ini harusnya mungkin kami pemerintah khususnya Kemenko, kerja sama dengan tim teknis khususnya, karena mangrove itu di bawah Kementerian Kehutanan dan juga Kementrian Lingkungan Hidup nanti akan mencoba kerja sama,” ujarnya.
