Jakarta – Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali mengevaluasi sejauh mana pembangunan telah memberikan perubahan nyata bagi masyarakat, khususnya di Papua Selatan.
Aktivis asal Mappi, Papua Selatan, Falentinus Mukuru, mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program maupun besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah. Menurutnya, indikator terpenting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Falentinus dalam diskusi refleksi 81 tahun Kemerdekaan RI yang digelar Yayasan MPSI di Merauke.
Ia mengakui berbagai program pemerintah memiliki tujuan positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaannya tetap perlu diawasi dan dievaluasi agar tidak melenceng dari tujuan awal.
“Program yang diturunkan pemerintah sebenarnya sangat bagus. Tapi yang menjalankan ini tidak sesuai dengan rencananya, tidak sesuai dengan jalannya,” ujar Falentinus.
Menurutnya, persoalan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, tempat tinggal, hingga kebutuhan pangan yang masih dihadapi sebagian masyarakat menjadi tanda bahwa pembangunan masih membutuhkan perhatian bersama.
Meski demikian, Falentinus menilai persoalan tersebut tidak semata-mata menunjukkan kegagalan pemerintah. Pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan evaluasi agar kebijakan yang telah dirancang dapat memberikan hasil lebih optimal.
“Yang paling penting masyarakat bisa merasakan manfaatnya dan ada perubahan dalam kehidupan mereka,” katanya.
Ia menegaskan, jumlah program yang berhasil dilaksanakan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Hal yang lebih penting adalah dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat serta kemampuan warga untuk berkembang secara mandiri.
“Yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membuka kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara mandiri”, ujarnya.
Falentinus juga meminta pemerintah memperhatikan karakteristik setiap wilayah di Papua. Kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda membuat kebutuhan masyarakat tidak dapat disamaratakan.
“Perbedaan karakter geografis, sosial, ekonomi, dan budaya membuat kebutuhan masyarakat tidak selalu sama”, jelasnya.
Karena itu, menurut dia, pemerintah perlu membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat. Mendengarkan aspirasi warga dinilai penting agar program pembangunan benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Dukungan pemerintah akan lebih efektif apabila masyarakat siap memanfaatkan peluang, berpartisipasi, serta menjaga keberlanjutan program.
“Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. Dukungan pemerintah, akan lebih optimal apabila diikuti kesiapan masyarakat untuk terlibat, memanfaatkan peluang, serta menjaga keberlanjutan program”, tegasnya.
Ia menggambarkan pembangunan sebagai proses kolaboratif yang membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat secara berimbang.
“Dua-duanya harus setara. Satu siap, satu mendorong, pasti bisa berubah,” ujarnya.
Falentinus menilai masyarakat tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat. Warga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan, terlibat dalam pelaksanaan program, sekaligus ikut menjaga hasil pembangunan.
“Pemerintah pun, perlu terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat. Masukan dari warga dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program sekaligus memastikan kebijakan negara semakin tepat sasaran”, tandasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya nilai kemanusiaan dalam setiap pelaksanaan amanah publik. Menurutnya, jabatan dan kewenangan harus dipandang sebagai tanggung jawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau kita diberikan tanggung jawab, tentu harapannya bagaimana masyarakat bisa merasakan kehidupan yang lebih baik,” tuturnya.
Memasuki momentum 81 tahun kemerdekaan, Falentinus berharap pembangunan di Papua Selatan terus diperkuat melalui semangat kebersamaan. Pemerintah, masyarakat, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen lainnya dinilai memiliki peran masing-masing dalam mendorong kemajuan daerah.
“Pemerintah, masyarakat, tokoh adat, pemuda, mahasiswa, akademisi, dan berbagai elemen lainnya dapat mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing”, harapnya.
Baginya, kemerdekaan bukan sekadar mengenang perjuangan para pendahulu. Kemerdekaan juga harus diwujudkan dengan memastikan generasi saat ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, berkembang, dan membangun masa depan yang lebih baik.
“Ketika masyarakat semakin mandiri, memiliki kesempatan yang lebih baik, dan merasakan manfaat pembangunan, di situlah kemerdekaan semakin terasa dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Falentinus.
