Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan seluruh pelayanan administrasi dan tata kelola pemerintahan terkait pembangunan Papua di tingkat pemerintah pusat tidak dipungut biaya.
Penegasan itu disampaikan Natalius saat berdialog dengan jajaran DPR Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP), kepala suku, tokoh masyarakat, pemuda, dan mahasiswa di Kantor DPR Papua Tengah, Senin (17/8/2026).
Ia meminta pemerintah daerah menggunakan jalur birokrasi resmi dan tidak lagi membawa uang ke Jakarta untuk memengaruhi kebijakan pemerintah.
“Pelayanan pemerintahan di Jakarta itu gratis tanpa bayar. Jangan membiasakan mengantar uang ke Jakarta! Tidak ada kebijakan negara ini yang bisa dibeli dengan uang. Tidak ada kebijakan negara yang bisa dibeli dengan uang, tidak ada,” ungkap Menteri HAM.
Menurut Pigai, kebijakan pemerintah merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakat sehingga tidak boleh diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat diperoleh melalui transaksi dengan pejabat atau pihak tertentu.
Ia juga mengingatkan bahwa kebiasaan membawa uang untuk mengurus kepentingan pemerintahan dapat memperkuat stigma negatif terhadap Papua. Karena itu, ia mendorong perubahan budaya birokrasi melalui pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas praktik transaksional.
“Jadi, urusan administrasi tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang terkait dengan Papua di Jakarta, gratis! Tidak bayar! Saya tidak tahu kalau urusan politik. Urusan partai politik dan pencalonan, itu wallahu a’lam. Itu urusan Tuhan dan urusan mereka, bukan kami. Tapi untuk pelayanan pemerintah di Jakarta, tidak ada yang bisa diuangkan,” kata Menteri HAM.
Pigai Minta Tradisi Transaksional Ditinggalkan
Pigai menilai integritas birokrasi menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan martabat sekaligus kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah.
Ia meminta para pejabat daerah tidak merasa harus memberikan uang kepada pihak tertentu demi mendapatkan pelayanan atau kebijakan dari pemerintah pusat.
“Kebijakan tidak bisa dibayar, kebijakan itu gratis. Bapak-bapak bayar pajak, hasil pajak itu diberikan kepada kami sebagai gaji dan tunjangan, berdasarkan itulah kita berikan kebijakan. Buang jauh-jauh tradisi ‘ikan puri bayar ikan hiu’ itu,” lanjutnya.
Dalam dialog tersebut, Pigai juga mendorong anggota DPR Papua Tengah untuk lebih berani menyuarakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, persoalan kesejahteraan, keadilan, kesehatan, dan pembangunan harus disampaikan melalui mekanisme yang sah.
“Tapi kalau meminta rakyat sejahtera, adil, makmur, sehat, dan sentosa, memangnya kenapa? Kalian kan menjalankan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jalankan itu! Jangan pernah takut untuk menyatakan ketidakadilan,” tegasnya.
Ia berharap pembenahan tata kelola pemerintahan di Papua dapat dimulai dari komitmen bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih, adil, dan bermartabat.
Menurut Pigai, birokrasi yang berintegritas bukan hanya penting untuk mencegah praktik transaksional, tetapi juga memastikan kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Papua.
“Jika ada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan di Papua, maka kita akan melihat matahari keadilan itu muncul mulai dari Papua Tengah,” harap Menteri HAM.
