Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) meningkatkan kapasitas relawan agar lebih siap menghadapi bencana alam maupun konflik sosial.
Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait menyampaikan hal tersebut saat membuka Workshop Kemanusiaan bertema “Markas Tangguh, Relawan Siaga” di Jayapura, dilansir dari lama resmi Pemprov Pau, Jumat (28/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti unsur PMI bersama sejumlah mitra kemanusiaan. Fakhiri menilai kondisi geografis serta dinamika sosial di Papua membuat kesiapsiagaan personel kemanusiaan menjadi hal penting.
Menurutnya, masyarakat yang berada dalam situasi darurat membutuhkan pelayanan yang cepat, tepat, aman, sekaligus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan.
“Dalam situasi bencana alam maupun konflik sosial, masyarakat membutuhkan kehadiran yang cepat, tepat, aman, dan manusiawi,” kata Fakhiri.
Ia menekankan bahwa kemampuan relawan tidak hanya sebatas keterampilan evakuasi dan pertolongan pertama. Mereka juga perlu memahami prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta prosedur keselamatan selama menjalankan misi kemanusiaan.
Workshop tersebut membekali peserta dengan berbagai materi, antara lain Safer Access Framework, pengelolaan posko, sistem komando, asesmen kebutuhan, logistik, komunikasi, hingga pelaporan. Peserta juga mengikuti simulasi taktis dan menyusun rencana kerja sebagai tindak lanjut kegiatan.
Fakhiri berharap pelatihan tersebut menghasilkan peningkatan kemampuan yang benar-benar dapat diterapkan saat kondisi darurat. Ia meminta pembagian tugas antara pengurus, staf, dan relawan dibuat secara jelas agar setiap personel memahami tanggung jawabnya.
“Workshop ini harus menghasilkan kapasitas nyata di lapangan. Mulai dari pembagian peran yang jelas hingga relawan yang siap ditugaskan,” ujarnya.
Selain peningkatan kapasitas, Fakhiri meminta koordinasi antara PMI pusat, PMI provinsi, serta PMI kabupaten dan kota terus diperkuat. Menurutnya, koordinasi harus disertai dengan penyusunan rencana kontingensi dan operasi tanggap darurat yang dapat segera diaktifkan ketika bencana terjadi.
Kesiapsiagaan tersebut, lanjut Fakhiri, membutuhkan dukungan lintas sektor. PMI perlu membangun sinergi dengan TNI-Polri, dunia usaha, kalangan akademisi, tenaga kesehatan, hingga masyarakat.
Dengan koordinasi yang kuat dan personel yang terlatih, ia berharap PMI mampu memberikan respons cepat ketika menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di Papua.
“Ketika kedaruratan terjadi, kita sudah siap, terlatih, terkoordinasi, dan hadir untuk masyarakat,” katanya.
