Jakarta – Nilai keseimbangan antara adat, agama, dan pemerintahan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) dengan masyarakat adat Kalai Woyu Maklew di Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Selasa (15/9/2026).
Diskusi tersebut turut mengangkat isu pengakuan legalitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta kepastian status tanah ulayat. Warga Kampung Wanam menyambut baik kegiatan itu dan mengikuti rangkaian acara sejak pagi hari.
Rangkaian pertemuan diawali dengan doa adat yang dipimpin oleh tetua masyarakat setempat. Tradisi tersebut dilakukan sebagai bentuk ungkapan syukur sekaligus permohonan restu kepada Sang Pencipta dan leluhur agar kegiatan berlangsung lancar serta memberikan manfaat bagi warga.
Kepala Kampung Wanam, Kosmas Sirilius Dawi, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tim MPSI. Ia menilai perhatian terhadap keberadaan dan kepentingan masyarakat adat merupakan hal penting dalam mendukung kehidupan warga di wilayah tersebut.
Dalam sambutannya, Kosmas mengingatkan pentingnya keterkaitan antara tiga unsur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat, yakni adat, agama, dan pemerintah.
“Pentingnya menjaga keseimbangan tiga unsur dalam kehidupan masyarakat, yakni aturan adat, ajaran agama, serta kebijakan pemerintah,” kata Kosmas.
Menurut Kosmas, ketiga unsur itu mempunyai fungsi yang saling melengkapi. Keselarasan antara aturan adat, nilai keagamaan, dan kebijakan pemerintah diperlukan untuk membangun kehidupan kampung yang tertib, harmonis, serta tenteram.
“Konsep tersebut, sejalan dengan nilai lokal yang dikenal sebagai “tiga tungku”. Dalam kehidupan masyarakat, tiga tungku menjadi gambaran tiga pilar kepemimpinan yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan, ketenteraman dan ketertiban kampung,” tuturnya.
Kosmas kemudian menjelaskan konsep tersebut melalui gambaran tungku tradisional yang ditopang oleh tiga batu. Ketiga batu itu berfungsi sebagai penyangga kuali sehingga dapat berdiri dengan stabil dan digunakan sebagaimana mestinya.
“Ketiga batu itu harus memiliki posisi yang kokoh dan seimbang. Apabila salah satu penyangga rusak atau tidak lagi berada pada tempatnya, maka tungku tidak akan mampu menopang kuali dengan baik,” terang Kosmas.
Ia mengibaratkan ketidakseimbangan salah satu batu penyangga dapat membuat kuali miring hingga terjatuh dan menumpahkan seluruh isinya. Menurutnya, gambaran tersebut menunjukkan bahwa terganggunya satu unsur dalam kehidupan masyarakat dapat berpengaruh terhadap keseimbangan tatanan sosial secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Kosmas mengajak seluruh pihak untuk terus memelihara hubungan antara adat, agama, dan pemerintah. Sinergi ketiganya dinilai dibutuhkan dalam menjaga ketertiban kampung serta mendukung penyelesaian berbagai persoalan yang menyangkut hak dan kehidupan masyarakat adat.
Selain membahas nilai-nilai kehidupan masyarakat, pertemuan bersama MPSI juga menjadi kesempatan bagi warga Kalai Woyu Maklew untuk memperoleh pemahaman mengenai legalitas Masyarakat Hukum Adat dan administrasi tanah ulayat.
Kedua aspek tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat kepastian hukum, melindungi hak adat, serta mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat Kalai Woyu Maklew di Kampung Wanam.
