Jakarta – Penanganan konflik Papua dinilai membutuhkan pendekatan menyeluruh yang tidak hanya mengandalkan aspek keamanan, tetapi juga memastikan perlindungan masyarakat sipil dan membuka ruang bagi penyelesaian secara damai.
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Abdul Haris Fatgehipon, mengatakan pengalaman penyelesaian konflik di sejumlah wilayah dapat menjadi pembelajaran dalam mencari jalan keluar atas konflik Papua yang berlangsung panjang.
Hal tersebut disampaikan Abdul Haris dalam Diskusi Publik bertajuk “Mengapa Eskalasi Konflik Papua Selalu Memanas?” yang digelar Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Jakarta Timur, Jumat (2/10/2026).
Menurut Abdul Haris, konflik Papua mempunyai karakter yang kompleks sehingga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu pendekatan. Penanganannya perlu mempertimbangkan aspek keamanan, politik, sosial, pembangunan, hingga rekonsiliasi.
“Papua ini memiliki karakter konflik yang kompleks. Kita bisa belajar dari pengalaman Maluku, Ambon, Aceh dan Timor Timur. Konflik-konflik tersebut memiliki dinamika masing-masing, tetapi ada pelajaran penting bahwa konflik tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan,” kata Abdul Haris.
Ia menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer, apabila dinilai diperlukan dalam situasi tertentu, tetap harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas.
Menurutnya, keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam setiap operasi keamanan. Masyarakat yang tidak terlibat dalam konflik jangan sampai ikut menjadi korban.
“Kalau penggunaan kekuatan militer memang diperlukan dalam situasi tertentu, harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Perlindungan masyarakat sipil harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Abdul Haris menilai persoalan keamanan Papua memiliki hubungan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Konflik yang berlangsung dalam waktu panjang dapat memberikan dampak terhadap kehidupan warga, termasuk rasa aman dan akses terhadap pelayanan dasar.
“Konflik yang berlangsung terus-menerus berpotensi menimbulkan ketakutan, mengganggu aktivitas masyarakat, menghambat pelayanan dasar, dan memperpanjang ketidakpercayaan”, jelasnya.
Karena itu, pendekatan keamanan menurutnya perlu disertai langkah untuk membangun kepercayaan dan menciptakan perdamaian dalam jangka panjang.
“Keamanan penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tetapi setelah keamanan tercipta, harus ada proses berikutnya, yaitu bagaimana membangun kepercayaan dan menciptakan perdamaian yang berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menyoroti konflik Papua yang belum menemukan penyelesaian secara menyeluruh. Menurut Abdul Haris, berbagai kepentingan politik yang berada di sekitar konflik turut memengaruhi dinamika penyelesaiannya.
“Salah satu persoalan yang membuat konflik sulit berakhir adalah adanya berbagai kepentingan politik yang ikut memengaruhi dinamika di Papua”, tuturnya.
Ia mengatakan situasi tersebut perlu dipahami secara objektif agar respons pemerintah tidak hanya berfokus pada kekerasan yang terjadi, tetapi juga melihat faktor yang membuat konflik terus berlangsung.
“Konflik Papua sulit selesai karena ada banyak kepentingan yang bekerja di dalamnya. Karena itu, kita harus melihat persoalan ini secara lebih komprehensif dan tidak hanya melihat kekerasannya,” tuturnya.
Abdul Haris menyebut adanya kepentingan tertentu yang berkaitan dengan keberadaan kelompok bersenjata. Karena itu, menurutnya, negara perlu mengidentifikasi secara jelas berbagai faktor yang membuat konflik tetap bertahan.
Meski demikian, ia menekankan penanganan kelompok bersenjata harus dibedakan dengan masyarakat sipil. Langkah tersebut penting untuk mencegah operasi keamanan salah sasaran dan berdampak terhadap warga yang tidak terlibat.
“Yang harus dilakukan adalah identifikasi secara tepat siapa yang terlibat dalam kekerasan dan siapa masyarakat sipil. Jangan sampai karena persoalan kelompok bersenjata, masyarakat yang tidak terlibat justru menjadi korban,” katanya.
Selain aspek keamanan, Abdul Haris menilai persoalan Papua juga berkaitan dengan pembangunan dan kesejahteraan. Dukungan anggaran pembangunan yang besar menurutnya harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
“Pembangunan dan anggaran yang besar harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Papua. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi persoalan ketimpangan dan rasa ketidakadilan di masyarakat tetap ada,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan di Papua perlu disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat, termasuk memperhatikan keberadaan masyarakat adat.
“Pelibatan masyarakat lokal diperlukan agar pembangunan tidak hanya menjadi program pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari proses membangun Kepercayaan,” pungkasnya.
