Jakarta – Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) mengungkap berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Di tengah bergulirnya Proyek Strategis Nasional (PSN), warga disebut masih bergelut dengan mahalnya harga kebutuhan pokok, terbatasnya akses transportasi, hingga layanan pendidikan yang belum memadai.
Temuan tersebut merupakan hasil riset lapangan dan pendampingan yang dilakukan MPSI sepanjang Mei hingga Juli 2026. Koordinator Kajian Kebijakan Publik MPSI, Annas Fitrah Akbar, mengatakan keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dinilai dari hadirnya proyek berskala besar, tetapi juga dari sejauh mana persoalan dasar masyarakat dapat diselesaikan.
“Selama kami melakukan riset di Wanam, persoalan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat bukan soal ada atau tidaknya proyek besar, melainkan mahalnya biaya hidup, sulitnya akses transportasi, serta terbatasnya pelayanan pendidikan dan layanan publik lainnya. Karena itu, pembangunan yang hakiki harus berangkat dari penyelesaian persoalan-persoalan mendasar tersebut,” kata Annas, Jumat (31/7/2026).
Menurut Annas, tingginya harga kebutuhan pokok menjadi salah satu persoalan yang paling dirasakan masyarakat. Kondisi geografis Kampung Wanam yang berada di pesisir selatan Papua membuat distribusi logistik sangat bergantung pada jalur laut.
Dalam situasi normal, pasokan barang hanya mengandalkan kapal Pelni yang datang sekitar satu kali setiap bulan. Ketergantungan tersebut membuat stok barang sering terbatas dan berdampak pada tingginya harga berbagai kebutuhan sehari-hari.
“Ketika distribusi logistik hanya bergantung pada kapal yang datang sebulan sekali, masyarakat tidak memiliki banyak pilihan. Akibatnya, harga sembako, kebutuhan rumah tangga, hingga material bangunan menjadi jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain. Beban ekonomi seperti ini seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah,” ujarnya.
Selain persoalan logistik, MPSI juga menyoroti minimnya sarana transportasi yang dinilai menghambat aktivitas masyarakat. Hingga kini, warga belum memiliki akses angkutan yang memadai dengan biaya terjangkau.
Untuk menuju distrik lain maupun Kota Merauke, masyarakat masih harus mengeluarkan biaya besar menggunakan transportasi sungai, baik untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, mengurus administrasi, maupun menjual hasil tangkapan, hasil hutan, dan hasil kebun.
“Transportasi adalah urat nadi pembangunan. Selama akses menuju pusat pelayanan publik masih mahal dan terbatas, masyarakat akan terus mengalami ketimpangan dalam memperoleh pelayanan negara. Keterisolasian ini bukan hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, hasil observasi MPSI menunjukkan sekolah-sekolah di Kampung Wanam masih kekurangan tenaga pengajar, terutama guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Kondisi tersebut dinilai memengaruhi efektivitas proses belajar mengajar dan berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut.
“Anak-anak di Wanam memiliki hak konstitusional yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Namun, apabila jumlah guru masih terbatas dan pelayanan pendidikan belum diperkuat, akan sulit menciptakan sumber daya manusia Papua yang mampu menjadi pelaku utama pembangunan di daerahnya sendiri,” tutur Annas.
MPSI menilai pembangunan di Kampung Wanam perlu lebih berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut lembaga tersebut, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari luas kawasan yang dikembangkan atau besarnya nilai investasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan warga, seperti harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, transportasi yang lebih mudah diakses, pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang meningkat, serta terbukanya lapangan pekerjaan bagi Orang Asli Papua.
“Negara jangan hanya hadir melalui proyek-proyek besar. Negara harus hadir melalui kebijakan yang mampu menurunkan biaya hidup masyarakat, memperbaiki konektivitas, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta memastikan masyarakat adat menjadi subjek utama pembangunan. Itulah makna pembangunan yang hakiki,” tegasnya.
Annas menambahkan, masyarakat Kampung Wanam berharap pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari.
“Keberhasilan pembangunan akan diukur oleh masyarakat dari perubahan yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga barang semakin terjangkau, transportasi semakin mudah, sekolah memiliki guru yang cukup, dan pelayanan publik semakin baik, saat itulah masyarakat akan merasakan bahwa negara benar-benar hadir. Jangan sampai masyarakat adat hanya menjadi penonton di tengah pembangunan yang berlangsung di tanah leluhurnya sendiri,” pungkasnya.
