Jakarta – Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk kembali menghayati tema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut dinilai tidak cukup hanya menjadi slogan dalam perayaan kemerdekaan, tetapi harus diterjemahkan menjadi arah sekaligus ukuran keberhasilan pembangunan.
Peneliti Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Annas Fitrah Akbar mengatakan, tema tersebut memiliki rangkaian makna yang saling berkaitan. Persatuan menjadi fondasi, kedaulatan sebagai kekuatan, kesejahteraan sebagai tujuan, sedangkan Indonesia maju merupakan cita-cita yang hendak dicapai bersama.
“Tema ini jangan berhenti sebagai slogan seremonial setiap tanggal 17 Agustus. Tema ini harus menjadi alat untuk mengukur apakah pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan dalam kehidupan masyarakat,” ujar Annas, Minggu (17/8/2026).
Annas menilai makna persatuan tidak semestinya dipersempit menjadi keseragaman pandangan politik maupun sikap masyarakat. Menurut dia, persatuan yang kokoh justru tumbuh melalui kepercayaan, keadilan, dialog, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.
“Persatuan tidak boleh dibangun dengan memaksa perbedaan menjadi seragam. Persatuan harus dibangun dengan kemampuan negara mengelola perbedaan secara adil,” katanya.
Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperluas ruang komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari masyarakat adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, pelaku usaha hingga kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Annas, konsep kedaulatan juga perlu dipahami dalam perspektif yang lebih luas. Kedaulatan tidak hanya berkaitan dengan pertahanan, wilayah, dan politik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depan ekonominya.
Dalam pengelolaan sumber daya alam, misalnya, masyarakat lokal dan masyarakat adat harus diberikan ruang sebagai bagian penting dari proses pembangunan.
“Kedaulatan negara akan semakin kuat ketika rakyat merasa memiliki negara dan memiliki ruang untuk menentukan masa depannya,” ujarnya.
Untuk mendukung hal tersebut, pembangunan perlu berjalan dengan prinsip transparansi, perlindungan hak masyarakat adat, partisipasi publik, penguatan ekonomi lokal, serta pengawasan sosial terhadap berbagai proyek pembangunan.
Annas mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi belum otomatis menjadi indikator meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, suatu proyek dapat menghadirkan investasi bernilai besar sekaligus membangun infrastruktur, tetapi ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana masyarakat di sekitar wilayah pembangunan memperoleh manfaat secara langsung.
Ia menyebut sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai dampak pembangunan, di antaranya penciptaan lapangan kerja bagi warga lokal, peningkatan pendapatan, akses pendidikan dan kesehatan, keterlibatan pemuda serta perempuan, perlindungan masyarakat adat, kelestarian lingkungan, hingga kemampuan pembangunan mengurangi potensi konflik sosial.
“Proyek pembangunan bukan tujuan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan. Karena itu, keberhasilan pembangunan harus diukur dari perubahan kualitas hidup masyarakat,” tegas Annas.
Lebih jauh, Annas menilai istilah Indonesia Maju tidak seharusnya hanya dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, kemajuan teknologi, maupun pembangunan fisik. Kemajuan, kata dia, harus dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk kawasan timur Indonesia dan Papua.
“Indonesia maju bukan hanya ketika pusat-pusat ekonomi tumbuh cepat. Indonesia maju adalah ketika masyarakat di seluruh wilayah, termasuk Papua, mendapatkan pendidikan yang layak, layanan kesehatan, kesempatan ekonomi, keamanan, perlindungan lingkungan, dan ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya,” jelasnya.
Dalam konteks Papua, momentum HUT ke-81 RI dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali hubungan antara pembangunan, masyarakat, dan negara.
Menurut Annas, evaluasi tidak cukup hanya melihat jumlah proyek atau capaian pembangunan fisik. Hal yang juga perlu diperhatikan adalah apakah pembangunan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas partisipasi, menekan konflik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan Orang Asli Papua.
“Kalau kita ingin berbicara tentang Indonesia maju, maka Papua harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan itu. Kemajuan Indonesia tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Annas kemudian menawarkan kerangka sederhana untuk menerjemahkan tema HUT ke-81 RI ke dalam agenda pembangunan. Menurutnya, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan tema tersebut sebagai acuan untuk mengevaluasi apakah pembangunan benar-benar sesuai dengan semangat kemerdekaan.
“Indonesia maju tidak cukup dibuktikan dengan seberapa cepat negara membangun, tetapi seberapa banyak rakyat yang merasa ikut memiliki, menikmati, dan menentukan arah pembangunan,” tuturnya.
Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momentum kemerdekaan sebagai pengingat bahwa pembangunan harus terus diarahkan agar lebih inklusif, adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk hidup bermartabat dan menentukan masa depannya,” pungkasnya.
