Jakarta – Jumlah penduduk Provinsi Papua Tengah mencapai 1.397.590 jiwa pada Semester I 2026. Angka tersebut mengalami peningkatan 13.363 jiwa dibandingkan Semester II 2025 yang tercatat sebanyak 1.384.227 jiwa.
Data tersebut dirilis Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil pada 3–4 Agustus 2026 di Jakarta.
Dari total populasi tersebut, sebanyak 737.667 jiwa merupakan laki-laki dan 659.923 jiwa perempuan. Pertumbuhan penduduk tercatat terjadi di seluruh delapan kabupaten yang berada di wilayah Papua Tengah.
Kabupaten Paniai menjadi daerah dengan penambahan penduduk paling tinggi. Jumlah penduduknya bertambah 4.569 jiwa, dari 128.448 jiwa pada Semester II 2025 menjadi 133.017 jiwa pada Semester I 2026, dikutip dari Tribunnews.
Di posisi berikutnya terdapat Kabupaten Mimika yang mengalami pertumbuhan 2.093 jiwa. Jumlah penduduk Mimika kini mencapai 325.596 jiwa, naik dari 323.503 jiwa. Angka tersebut sekaligus menempatkan Mimika sebagai kabupaten dengan populasi terbesar di Papua Tengah.
Kabupaten Nabire menyusul dengan tambahan 1.580 jiwa. Populasinya meningkat dari 181.589 jiwa menjadi 183.169 jiwa.
Sementara itu, penduduk Kabupaten Deiyai bertambah 1.423 jiwa, dari 93.772 jiwa menjadi 95.195 jiwa. Kabupaten Puncak mengalami kenaikan 1.162 jiwa, sehingga jumlah penduduknya mencapai 180.519 jiwa dari sebelumnya 179.357 jiwa.
Kabupaten Dogiyai juga mengalami pertumbuhan 1.152 jiwa, dengan jumlah penduduk meningkat dari 117.771 jiwa menjadi 118.923 jiwa.
Adapun Kabupaten Intan Jaya bertambah 713 jiwa, dari 138.742 jiwa menjadi 139.455 jiwa. Penambahan paling rendah tercatat di Kabupaten Puncak Jaya, yakni 661 jiwa, sehingga populasinya mencapai 221.716 jiwa dari sebelumnya 221.045 jiwa.
Layanan Mobile Dongkrak Pendataan
Peningkatan jumlah penduduk yang tercatat dalam administrasi kependudukan tersebut salah satunya didukung semakin intensifnya layanan mobile atau jemput bola oleh Dinas Dukcapil kabupaten.
Pelayanan dilakukan dengan mendatangi distrik, kampung hingga sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman dan penerbitan dokumen kependudukan.
Sekretaris Dinas Dukcapil dan PMK Provinsi Papua Tengah, Yeremias Mote, mengatakan pemerintah provinsi turut memberikan dukungan sarana untuk memperkuat pelayanan kependudukan.
“Gubernur Papua Tengah melalui Dinas Dukcapil PMK telah membantu sarana perekaman mobile, printer cetak KTP-el, tinta ribbon dan film, serta blangko KTP-el. Dukungan sarpras ini bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menutupi kekurangan fasilitas di Dinas Dukcapil se-Papua Tengah,” jelas Yeremias Mote.
Dukungan tersebut mencakup penyediaan tinta cetak ribbon dan film, perangkat perekaman mobile, printer KTP-el hingga blangko KTP-el. Pemerintah provinsi juga mengoptimalkan kerja sama pengolahan database kependudukan antara administrator kabupaten dan provinsi.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kondisi geografis Papua Tengah membuat sebagian masyarakat masih menghadapi kendala untuk mengakses layanan administrasi kependudukan dari pusat pemerintahan kabupaten.
Warga Diminta Lengkapi Dokumen
Plt. Kepala Dinas Dukcapil Provinsi Papua Tengah, Albertus Iyai, mengajak masyarakat memastikan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, mulai dari Kartu Keluarga (KK), KTP-el hingga akta pencatatan sipil.
“Kepemilikan dokumen ini penting agar warga tidak menghadapi kendala saat mengurus layanan publik dasar,” ujar Albertus Iyai.
Ia juga berharap pemerintah kabupaten memberikan dukungan anggaran agar layanan jemput bola dapat diperluas ke wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
“Kami berharap adanya dukungan kepala daerah terkait anggaran kegiatan jemput bola pelayanan dokumen kependudukan di distrik dan kampung yang jauh dari ibu kota kabupaten.
Hal ini sebagai wujud dukungan Pemda agar masyarakat dapat dilayani secara langsung di tempat domisilinya,” harap Albertus Iyai.
