Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp4 miliar untuk mendorong perkembangan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) yang tersebar di delapan kabupaten.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan, Hulu Bahabol, mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat asli Papua yang bergerak di berbagai subsektor ekonomi kreatif.
“Data Otsus yang kami terima dan kelola tahun ini Rp4 miliar untuk membantu pertumbuhan ekonomi pelaku ekonomi kreatif masyarakat asli Papua di delapan kabupaten,” katanya di Wamena, dikutip Antara, Senin (31/8/2026).
Hulu menyebut saat ini terdapat sekitar 300 pelaku ekraf yang telah terdata oleh pemerintah provinsi. Mereka menjalankan usaha dengan beragam produk, mulai dari pengolahan kopi, kerajinan tangan hingga kuliner yang memanfaatkan bahan pangan lokal seperti umbi-umbian.
“Data yang ada pada kami 300 pelaku ekonomi kreatif yang tercatat, dan kami akan membantu mendorong usahanya menggunakan alokasi dana Otsus tahun ini,” ujarnya.
Menurut dia, dukungan pemerintah nantinya dapat diberikan dalam bentuk bantuan modal maupun peralatan usaha. Namun, pada tahap awal, bantuan tersebut direncanakan menyasar 50 pelaku ekraf dari delapan kabupaten.
“Kami mengagendakan penyaluran bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif akan dilakukan oleh bapak gubernur di bulan ini atau September tahun 2026,” katanya.
Selain menyalurkan bantuan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Pegunungan juga akan melakukan pendataan ulang terhadap pelaku ekraf di seluruh wilayah provinsi.
Langkah tersebut dinilai penting karena jumlah pelaku ekonomi kreatif diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan data yang telah dimiliki saat ini.
“Kami meyakini kalau pendataan ulang jumlah ekonomi kreatif pasti bertambah dari 300 bisa menjadi 1.000-an. Kami melihat pelaku ekonomi kreatif telah bertumbuh sangat banyak di Papua Pegunungan tetapi belum terdata, maka ini menjadi atensi kami untuk mendata secara keseluruhan,” ujarnya.
Pendataan ulang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan sektor ekonomi kreatif sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam menentukan bentuk dukungan yang tepat bagi pelaku usaha di delapan kabupaten.
