Jakarta – Eskalasi konflik keamanan di wilayah pegunungan Papua kembali menyita perhatian dunia internasional. Media ternama asal Australia, The Australian, menyoroti aksi penyerangan tragis terhadap pekerja proyek jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Kabupaten Tolikara yang menewaskan lima orang pekerja sipil.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan tersebut dengan tuduhan tanpa bukti bahwa para korban adalah intelijen militer. Di sisi lain, Satgas Operasi Damai Cartenz membantah tegas dan memastikan para korban murni merupakan tenaga kerja sipil.
Insiden ini menegaskan kembali bahaya konflik bersenjata yang tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga membanting iklim investasi dan memperlambat percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Efek Domino Konflik: Biaya Bengkak, Investor Angkat Kaki
Konflik keamanan di Papua membawa dampak sistemik terhadap keberlanjutan pertumbuhan ekonomi:
- Investasi Tertahan: Ketidakpastian keamanan mendongkrak biaya operasional, polis asuransi proyek, serta anggaran pengamanan internal, sehingga melumpuhkan minat investor untuk menanamkan modal.
- Proyek Vital Mandek: Pembangunan fasilitas jalan, jembatan, jaringan listrik, dan telekomunikasi terancam mangkrak atau mengalami keterlambatan parah.
- Layanan Publik Melumpuh: Tenaga kesehatan, guru, dan aparatur sipil mengalami keterbatasan mobilitas akibat ancaman keselamatan, sehingga memangkas kualitas pelayanan dasar masyarakat di kawasan pegunungan.
MPSI: Keamanan Prasyarat Mutlak, Jangan Cuma Pendekatan Militer
Menanggapi gejolak tersebut, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Sejahtera Indonesia (MPSI), Noor Azhari, menyuarakan keprihatinannya. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan adalah fondasi utama bagi kemajuan ekonomi Papua.
“Keamanan merupakan prasyarat utama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Ketika konflik terus terjadi, masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya. Investasi menjadi tertahan, pelayanan publik terganggu, dan pembangunan infrastruktur berjalan lebih lambat,” ujar Noor Azhari.
Noor menambahkan, potensi devisa melimpah Papua dari sektor sumber daya alam, pertanian, perikanan, hingga pariwisata akan sia-sia jika tidak dipayungi situasi yang kondusif. Ia mendesak pemerintah agar tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan semata.
“Pembangunan di Papua tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Yang lebih penting adalah membangun kepercayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat,” tegasnya.
Langkah Komprehensif Meredam Konflik
Para pengamat dan tokoh lokal sepakat bahwa penanganan masalah Papua memerlukan reformasi strategi yang meliputi:
- Penegakan Hukum Tegas: Menindak pelaku kekerasan tanpa melanggar HAM masyarakat sipil.
- Penguatan Dialog Multisektor: Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat lokal secara interaktif.
- Percepatan Kesejahteraan: Memastikan aliran dana pembangunan menyentuh langsung tingkat perekonomian akar rumput.
